Share ke media
Politik

Akankah Rekomendasi Bawaslu RI berujung eksekusi oleh KPU ? Terkait nasib calon tunggal Bupati Kukar – Edi Damansyah

13 Nov 2020 04:00:40212 Dibaca
No Photo
Ilustrasi : M. Husni Fahruddin (Ayub) Sekretaris DPD Golkar Kaltim

Tenggarong – seakan gelegar disiang bolong dan menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat, terkait terbitnya surat Bawaslu RI bernomor : 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020  tanggal 11 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, pada intinya berisi rekomendasi kepada KPU  Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)  melalui KPU RI untuk membatalkan Calon Bupati Kabupaten Kukar atas nama Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kukar pada Pemilukada tahun 2020.


Adalah Partai Golkar sebagai salah-satu dari gabungan Parpol yang ikut mengusung satu-satunya pasangan calon (calon tunggal) Edi Damansyah dan Rendi Solihin untuk maju pada kontestasi Pilkada Kukar tahun 2020, melalui siaran pers yang disampaikan oleh M. Husni Fahruddin*) selaku Sekretaris DPD Golkar Kaltim, lelaki yang akrab disapa Ayub tersebut mengemukakan sbb :

Terkait surat Bawaslu RI kepada Ketua KPU RI, adanya pelanggaran administrasi pemilihan sehingga direkomendasikan untuk dibatalkan sebagai calon bupati dan melalui ketua KPU RI agar dapat diteruskan kepada KPU Kab Kukar, maka sedikit disampaikan beberapa penjelasan hukum agar masyarakat memahami secara jelas sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat Kaltim khususnya masyarakat Kukar:

1. Bahwa terkait adanya isu yg mempertanyakan netralitas Bawaslu Kabupaten Kukar, Bawaslu Provinsi Kaltim sehingga harus diambil alih oleh Bawaslu RI dan ternyata oleh Bawaslu RI terbukti direkomendasikan untuk dibatalkan sehingga ada kesan Bawaslu kukar dan Bawaslu Kaltim telah tidak netral, maka sebenarnya ada perbedaan objek hukum, laporan masyarakat kepada Bawaslu kukar, kepada Bawaslu kaltim dan kepada Bawaslu RI, itu berbeda objek hukum atau bahasa awamnya laporan kasusnya berbeda sehingga bukti dan konstruksi hukumnya juga berbeda sehingga menyebabkan keputusannya atau rekomendasinya juga berbeda (bukan jubir Bawaslu ya, hanya memberikan penjelasan, penilaian netralitas terhadap Bawaslu saya kembalikan ke masyarakat, ini hanya menjelaskan bahwa ada perbedaan kasus yang ditangani) dan khusus laporan kepada Bawaslu RI terkait program pemerintah yang diindikasikan berhubungan dengan kegiatan pemilihan dan hal ini yang menyebabkan Bawaslu RI memutuskan adanya pelanggaran administrasi;

2. Surat Bawaslu RI mengisyaratkan keputusan yang bersifat “rekomendasi” sehingga belum final dan mengikat, maka KPU RI dalam hal ini KPU Kab. Kukar perlu melakukan kajian terhadap rekomendasi ini, apakah kemudian menindaklanjuti dengan membatalkan pencalonan atau ada pertimbangan lain yang akhirnya menganulir rekomendasi atau tidak mengeksekusi rekomendasi Bawaslu RI (proses ini pastinya sedang berjalan);


3. Bagi terekomendir atau dalam hal ini calon Bupati yang di rekomendasikan di batalkan Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan terkait rekomendasi pembatalan thd pencalonannya? Jawabannya, ada, upayanya adalah:

- upaya pertama: terekomendir (calon bupati yang direkomendasikan dibatalkan pencalonannya) dapat mempersiapkan dan mengajukan bukti bukti kepada KPU, agar KPU memiliki alasan hukum yang berdasar untuk tidak melakukan eksekusi terhadap rekomendasi Bawaslu RI dan dapat memberikan keputusan yang jelas terhadap perkara ini, kita harus tetap ingat!!! Bahwa keputusan KPU selalu melalui rapat pleno seluruh anggota KPU;

- upaya kedua: karena sifatnya hanya rekomendasi bukan merupakan sebuah produk hukum dan atau/ keputusan hukum sebuah institusi yang bernama Bawaslu maka belum bisa digugat ke MA atau di PTUN kan, terkecuali ada keputusan dari KPU untuk membatalkan pencalonan Edi Damansyah maka putusan KPU tersebut baru dapat digugat di MA atau di PTUN kan sehingga terekomendir (calon bupati). Upaya terekomendir sebelum ini menjadi keputusan KPU, dapat melaporkan ke DKPP terkait Bawaslu RI, baik dari sisi rekomendasi maupun etik bila dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi terekomendir;

4. Apakah dengan rekomendasi Bawaslu RI ini, pencalonan edi Damansyah langsung dibatalkan,? Jawabannya tidak, sebab yang bisa membatalkan adalah KPU dalam hal ini KPU Kab. Kukar sebagai locus delicte (tempat kejadian perkaranya) walaupun seandainya sudah ada keputusan KPU yang membatalkan maka masih ada upaya hukum lainnya yg dapat ditempuh calon bupati yakni melalukan gugatan di MA atau PTUN dan selama proses hukum tersebut berjalan maka pencalonan masih tetap sah secara hukum, ketika ada putusan hukum yang bersifat final dan mengikat (inchract) baru kemudian Edi Damansyah sudah tidak bisa lagi berkontestasi dalam pemilihan bupati;

5. Bagaimana dengan posisi Rendi Solihin sebagai calon wakil bupati, seandainya Edi Damansyah oleh KPU dibatalkan menjadi calon dan setelah proses hukum juga keputusannya menguatkan keputusan KPU untuk membatalkan pencalonan Edi Damansyah? Jawabannya, karena sesuai aturan calon dapat diganti 30 hari sebelum pemilihan artinya batas akhir pergantian calon pada tanggal 9 November 2020 bila pencoblosan dilakukan 9 Desember 2020, sehingga tidak ada pergantian calon lagi oleh parpol maka Rendi Solihin tetap bisa mengikuti Pilkada karena yang melanggar hanya Edi Damansyah artinya bukan pasangan calon, hanya satu calon yang di batalkan, sampai saat ini aturan masih menyatakan demikian, terkecuali ada peraturan tambahan atau terbaru mengingat ada kasus hukum atau kejadian baru yang memerlukan peraturan KPU untuk memayunginya, sehingga Rendi Solihin akan mengikuti pemilihan bupati tanpa calon bupati, 

6. Bahwa hukum berdomain politik merupakan hal yang bersifat Lex specialis derogat legi generali, sehingga penanganannya harus berhati-hati karena sangat berhubungan dengan publik atau masyarakat secara luas, untuk itu dibutuhkan penegak hukum dan penegakan hukum yang memahami hukum politik secara komprehensif.

KESIMPULAN: selama proses hukum pelanggaran administrasi ini masih berjalan, maka Calon Bupati Edi Damansyah secara hukum dan sesuai aturan masih sah sebagai Calon Bupati dan masih tetap dapat berkampanye dan berkontestasi dalam pemilihan bupati yang akan di gelar pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.


Untuk memperjelas pasal apa yang dikenakan Bawaslu RI kepada Calon Bupati Kukar Edi Damansyah maka dapat dilihat berikut ini:

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Ditetapkan Tanggal

11 Agustus 2020

Diundangkan Tanggal

11 Agustus 2020

Berlaku Tanggal

11 Agustus 2020


Mengubah :

- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG


Pasal 71

(1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

(2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Semoga penjelasan hukum ini dapat berguna bagi kita semua. Wasalam.

* SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KALTIM

*MHF & PARTNERS (KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM)

red/dr