Share ke media
Populer

Alokasi APBD Kukar untuk Dukung Jaminan Kesehatan Nasional Terus Meningkat

09 May 2024 07:00:3753 Dibaca
No Photo
Suasana forum komunikasi pemangku kepentingan utama JKN Kukar. (istimewa)

Tenggarong – Alokasi APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus mengalami peningkatan seiring kebutuhan. Hal ini menegaskan komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung JKN, baik bentuk regulasi maupun anggaran.

“Hal ini tentu saja berdasarkan niat baik sebagaimana telah tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah bahwa kebutuhan dasar berupa kesehatan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,” ucap Asisten I Akhmad Taufik Hidayat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah dalam forum komunikasi JKN, Rabu (8/5/2024).

Ditambahkan, komitmen Pemerintah Daerah juga termasuk mengalokasikan pembiayaan dan mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Baik fasilitas kesehatan (faskes) primer maupun rujukan dalam bentuk dukungan logistik baik dalam bentuk pengadaan peralatan kesehatan maupun obat-obatan dan bahan habis pakai serta operasional.

“Keberadaan Program JKN secara nyata telah membawa banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang selama ini telah melaksanakan tugas dan amanat untuk mengelola program JKN,” tutur Taufik.

Menurutnya bukan tugas yang mudah untuk mengelola jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya membutuhkan banyak kebijakan dan integrasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Bahkan juga dilakukan inovasi untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi.

Kata Taufik, Pemkab Kukar merasakan sejauh ini koordinasi dan komunikasi dengan BPJS Kesehatan sangat aktif dan telah banyak berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kukar yang membutuhkan.

“Tentu saja dalam pelaksanaan program JKN terdapat banyak kendala yang dihadapi. Namun berdasarkan laporan yang diterima sejauh, komunikasi antara BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan berjalan dengan baik. Kendala dan permasalahan yang ditemukan dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama,” bebernya.

Lebih lanjut Taufik berharap harmonisasi dapat terus berjalan. Karena semua yang dilakukan sama-sama bekerja untuk kebaikan masyarakat dengan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Selain itu melalui forum koordinasi saat ini dapat terjalin diskusi antarpemangku kepentingan yang memunculkan saran dan perbaikan, gagasan untuk memecahkan masalah, mitigasi risiko dan rencana tindak lanjut berikutnya. (dn)