Share ke media
Hukum

Anggap SP2HP Cacat Hukum, Permahi Layankan Surat Terbuka Hingga ke Polri

09 Sep 2020 09:45:01489 Dibaca
No Photo
Permahi saat memberi keterangan pers di Café Mawar, Senin (7/9/2020)

SAMARINDA | Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) layankan surat terbuka kepada Polri, Kapolda Kaltim hingga Polres Samarinda.

Surat terbuka itu buntut dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Satreskrim Polresta Samarinda. Mereka menganggap, SP2HP yang dikeluarkan itu catat hukum.

“SP2HP itu menghina kecerdasan masyarakat dengan kata lain melanggar KHUP dan Per-Kapolri,” ungkap Sekretaris LKBH Permahi Abdul Rahim saat memberi keterangan pers di Café Mawar, Senin (7/9/2020).

Bersama warga kata Rahim, pihaknya cukup diresahkan dengan hal tersebut. Hingga mengeluarkan surat terbuka meminta kejelasan terkait SP2HP yang telah dikeluarkan itu.

SP2HP yang dimaksud yakni laporan progres penyelidikan yang dilayangkan Satreskrim Polresta Samarinda terhadap para pelapor.

Sebanyak 21 laporan dilayangkan ke Polresta Samarinda oleh para pelapor.

Laporan tersebut meliputi laporan Achamd AR AMJ sekitar Januari 2019. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat.

Tak hanya itu, laporan lain seperti kesaksian palsu atas sumpah di Pengadilan Negeri, kemudian dugaan fitnah, pemalsuan salinan putusan perkara pidana, pemalsuan salinan putusan perkara pidana, pemalsuan surat dari oknum polisi dan jaksa.

Kemudian, pemalsuan salinan putusan perkara perdata dan beberapa kasus tindak pidana lainnya.

“Kita bikin surat terbuka. Jika sampai 14 hari tak ada jawaban, maka kami akan gugat,” tegas Rahim.

Masyarakat butuh kepastian hukum kata Rahim, bukan digantung, Bagi mereka mestinya sudah ada tersangka. Karena bukti-bukti yang disiapkan pelapor valid dan lengkap.

Bahkan, menurut Rahim, ada indikasi mandeknya kasus-kasus tersebut permainan oknum mafia tanah.

“Bayangkan laporan masyarakat itu sejak satu tahun lalu. Laporan pertama Januari 2019 dan laporan terakhir Juli 2020. Tidak ada satu pun yang naik ke tahap penyidik,” jelas dia.

Kapolres Samarinda, Kombes Pol Arief Budiman angkat bicara mengenai hal itu. Dia mengatakan pihaknya sudah menjalani sesuai prosedur dengan  menindaklanjuti semua laporan tersebut dan memberitahu proses penyelidikan melalui SP2HP kepada pelapor.

SP2HP tersebut, kata dia, dilayangkan oleh Satreskrim Polresta Samarinda yang melakukan penyelidikan atas semua laporan tersebut.  

“Kok oknum, jelas-jelas yang keluarkan Wakasat reserse. Kan minta penjelasan ke Reskrim, percaya sama siapa lagi. Emang kami ini gadungan, kan enggak kan,” ungkap Arief saat dihubungi, Selasa (8/9/2020).  

Arief menyebut informasi yang diberikan para pelapor itu bukan masuk dalam bentuk laporan polisi, melainkan laporan pengaduan. Karena itu, dilakukan penyelidikan.

“Kalau penyelidikan ini tidak bisa dinaikan ke pidana, ya kita hentikan,” tegas dia.

Arief juga menyebut pihaknya telah memanggil pihak pelapor namun tak menghadiri. Arief menyebut pihaknya sudah melaporkan perkembangan secara berkala. 

“Jadi bukan kami tidak tindaklanjuti. Sudah kita pelajari semuanya,” terang dia.

“Semua kita tindaklanjuti. Tidak ada yang tidak,” sambung dia.

Terpisah, Wakil Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Supriadi juga menambahkan pihaknya sudah menginventarisir semua laporan tersebut.

“Laporannya ada 16 yang kami inventarisir. Ada 2 laporan yang dicabut, sementara sisanya 14 kurang cukup bukti,” kata dia.

Untuk itu laporan yang tak memenuhi alat bukti akan dihentikan.  SP2HP pun sudah diberikan kepada para pelapor.

Terkait 21 laporan yang disampaikan Permahi, dia mengaku baru mengetahui hal tersebut.

Supriadi juga menambahkan semua laporan tersebut, pihaknya sudah memberi laporan progres penanganan perkara melalui SP2HP kepada para pelapor.

 “Kami sudah sampaikan SP2HP kepada para pelapor,” tutup dia.

(Jr)