Antisipasi Potensi Kerawanan, Pemkab Kukar Lakukan Mitigasi dan Pemetaan Jelang Pilkada

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah melakukan mitigasi dan pemetaan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Khususnya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti potensi kerawanan pemilu.

Hal tersebut ditegaskan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar Bambang Arwanto saat menghadiri kunjungan kerja (Kunker) spesifik komisi II DPR RI dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (8/11/2024).

Upaya pemetaan tersebut, kata dia, dilakukan Pemkab Kukar bersama unsur-unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) terkait seperti TNI- Polri. “Mudah-mudahan aman terus, kita juga telah memetakan dan memitigasi, dan kita juga selalu mengkoordinasikan dengan forkopimda,” ungkap Bambang.

Dari upaya mitigasi tersebut, dia menyatakan kondisi saat ini terbilang aman. Netralitas birokrasi juga sampai sekarang terpantau aman. “Tidak ada laporan-laporan dan tidak ada kasus-kasus. Semua aman terkendalikan,” imbuh Bambang.

Diketahui, dalam kunker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu, legislator memantau dan memastikan kelancaran pesta demokrasi yang ada di daerah-daerah. DPR memuji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara Pemilu dan Forkopimda.

DPR mengingatkan agar pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara tepat dan tidak melanggar hukum. Pemerintah daerah juga diingatkan akan potensi kerawanan pemilu, walaupun kondisi Kaltim secara umum dinilai cukup kondusif.

Bambang menyatakan, apa yang menjadi perhatian dari DPR RI terkait proses tahapan penyelenggaraan pilkada yang menjadi tugas pemerintah daerah di Kukar telah terlaksana dengan baik. Hal-hal spesifik seperti yang berkaitan dengan distribusi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan jaminan BPJS kesehatan bagi penyelenggaraan pesta demokrasi, hingga kelengkapan logistik di Kabupaten Kukar telah dilaksanakan dan berjalan lancar hingga saat ini.

“Mereka tadi mengecek NPHD hibahnya dari provinsi untuk kedaerah itu apa sudah selesai, dan untuk konteks Kutai Kartanegara semua sudah selesai, BPJS juga sudah selesai,” sebut Bambang. (dn)