Share ke media
Ekonomi

Bangun Ekonomi Daerah, Pemkab Kukar Harap OJK Buka Akses Keuangan Produktif

12 Jun 2025 03:00:407 Dibaca
No Photo
Sunggono saat menghadiri undangan Rapat Pembahasan Program Kerja EKI TPAKD Kukar Tahun 2025 di Ruang Pertemuan OJK Kaltim dan Kaltara, Samarinda, Rabu (11/6/2025). (istimewa)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membuka akses keuangan produktif. Sehingga bisa berperan dalam membangun ekonomi daerah.

Harapan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono saat menghadiri undangan Rapat Pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim dan Kaltara, Samarinda, Rabu (11/6/2025).

Menurut Sunggono, OJK dapat membantu memberikan masukan atau saran serta sinergitas dalam pengembangan ekonomi daerah yang didukung oleh OJK. Sesuai dengan program pemerintah daerah Kukar KPMR Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, AUTP, LIK Syariah.

“Pemda melalui TPAKD terus komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari pertemuan ini dapat diharapkan OJK mendukung dan bersinergi membuka akses keuangan yang lebih produktif,” urainya.

Dengan demikian, terang Sunggono, OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Sekaligus menggali potensi yang dimiliki setiap wilayah untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya di Kukar.

“Ada beberapa daerah atau desa yang akan kami ajukan untuk menjadi pengembangan ekonomi daerah. Salah satunya di Kecamatan Muara Badak Desa Tanjung Limau, Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Manunggal Jaya,” ungkapnya.

Disampaikan, masing-masing daerah memiliki keunggulan dan kekurangan serta tantangan tersendiri. Namun hal tersebut bisa dijadikan salah satu prioritas desa yang menjadi pengembangan ekonomi daerah oleh OJK. Maka dari itu pemerintah daerah siap memberikan data data terkait informasi mengenai Desa yang akan dijadikan pengembangan ekonomi daerah. (dn)