Share ke media
Politik

Bersama KPU dan Bawaslu, Bupati Kukar Teken Naskah Belanja Hibah Pemilu 2024

21 Oct 2023 01:00:10477 Dibaca
No Photo
Penandatanganan naskah belanja hibah oleh Bupati Edi Damansyah, Ketua KPU Kukar Purnomo dan Bawaslu Teguh Wibowo di Pendopo ODah Etam, Jumat (20/10/2023). (istimewa)

Tenggarong – Belanja hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk pelaksanaan Pemilu 2024 telah disepakati bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ditandai penandatanganan naskah belanja hibah oleh Bupati Edi Damansyah, Ketua KPU Kukar Purnomo dan Bawaslu Teguh Wibowo di Pendopo ODah Etam, Jumat (20/10/2023).

Menurut Bupati Kukar Edi Damansyah, agenda demokrasi khususnya tahap demi tahap pelaksanaan pemilu tahun 2024 sudah berjalan dengan baik. “Tentunya, penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga berjalan baik,” ujarnya.

Disampaikan, penandatanganan naskah biaya hibah yakni biaya pelaksanaan pemilu di Kukar ini sudah sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-perundangan yang berlaku. Pemkab Kukar pun berkomitmen merealisasikannya kepada KPU dan Bawaslu, diiringi juga belanja hibah kepada Kapolres dan Dandim 0906 berkaitan pengamanan pemilu.

“Saya berharap naskah belanja hibah yang sudah ditandatangani ini dapat dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban juga harus dilaksanakan dengan baik, sehingga tetap menjaga tata kelola keuangan terus membaik. Karena setiap tahunnya diaudit dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” ungkap Edi.

Pun begitu, menurut Edi, Pemkab bersama Forkopimda juga terus membangun sinergitas dalam menyukseskan pesta demokrasi di Kukar. Bahkan sudah terlihat dinamika yang terjadi di lapangan dan bisa terkendali dengan baik.

“Saya berharap sinergisitas yang selama ini kita bangun terus terjalin dan ditingkatkan dengan baik,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Kukar juga memiliki peran yang diamanahkan undang-undang untuk membangun demokrasi berjalan baik. Salah satu indikator dalam pelaporannya adalah penyelenggaraan demokrasi yang dilaporkan provinsi maupun kemendagri,  bahwa demokrasi di Kukar sudah berjalan baik dan mendapat predikat baik.

Namun begitu, Edi mengakui bahwa tantangan dalam pembangunan demokrasi masih menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Salah satunya memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat sehingga peningkatan partisipasi pemilh terus meningkat.

“Pemkab Kukar pun terus mendorong dan mensosialisasikan agenda pesta demokrasi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan partisipasi dalam pemilu terus meningkat dan ini sudah berjalan di setiap kecamatan. Saya juga minta para camat dibantu pihak koramil setempat agar terus bersinergi memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat,” tegas Edi. (dn)