Bupati Edi Minta Musrenbang RKPD Kukar 2026 Tajamkan Money Follow Program

Tenggarong – Bupati Edi Damansyah meminta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 menajamkan money follow program. Hal ini disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD di Ruang Rapat Ing Martadipura Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Selasa (22/4/2025).

Kata Edi, pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terus menerus, fokus, gradual dan berkesinambungan. 

“Atas dasar prinsip tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus membangun komitmen agar seluruh kebijakan pembangunan daerah tetap berada pada koridor kaedah perencanaan pembangunan yang baik dan benar,” terangnya.

Edi menyatakan musrenbang menjadi bagian penting dalam proses partisipatif sebagaimana peraturan perundang-undangan. Untuk itu proses yang dilaksanakan itu menjadi sangat penting guna memastikan seluruh program yang direncanakan telah terkomunikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, sekaligus menjaring aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan dalam penetapan rencana kerja tahun 2026.

“Tentunya harapan saya tolong nanti betul-betul ditajamkan money follow programnya, tolong difilter baik-baik yang mana keinginan, yang mana kebutuhan,” sebutnya.

Menurut Edi, tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah 2025-2029. Dalam hal ini Pemkab Kukar mengusung tema pembangunan yang lebih menekankan pada penguatan fondasi pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dan pencapaian visi “Kukar Maju, Tangguh dan Berbudaya 2045”. 

“Visi Kukar tersebut telah dilegalkan dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2024. Di mana kita membangun komitmen bersama bahwa Kutai Kartanegara 20 tahun ke depan akan menjadi pusat pangan, pariwisata dan industri hijau yang sejahtera dan berkelanjutan, ” jelasnya.

“Berkenan dengan hal tersebut Pemkab Kukar merumuskan tema pembangunan tahun 2026 yakni Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan,” sambung Edi. (dn)