Bupati Kukar Minta Penanganan Inflasi Harus Konsisten Dilakukan

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta penanganan inflasi untuk bisa terus dilakukan. Hal ini disampaikannya pada acara rakor pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan Kukar, Selasa (17/10/2023) di ruang serbaguna Kantor Bupati.

Diketahui, dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sudah mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar. Dana ini dimanfaatkan Kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi di daerah. Diharapkan apa yang sudah dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi,” tutur Edi. 

Disampaikan, semua bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada di tengah masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan sudah menyentuh subtansinya. Dalam hal ini setelah rakor harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan pada kelompok yang diberdayakan yang selalu dicek.

“Adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya dari perjalanan itu memberikan pelajaran bagi kita, jika semuanya bekerja dengan satu arah persoalan besar dipecahkan dengan baik,” sebut Edi.

Menurutnya pengendalian inflasi sangat erat dengan kondisi pangan, fenomena alam, dan adanya perang. Adanya kebijakan Pemerintah pusat hingga kedaerah di mana Kukar terutama dinas terkait harus cepat tanggap apa yang harus dilakukan. 

Kebijakan yang dilakukan secara nasional akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalau tidak dilakukan dengan baik tentunya akan membawa pada situasi kondisi akan terjadi di tengah masyarakat.

“Apa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan bagaimana upaya untuk mendorong pemberdayaannya dengan baik. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tidak bisa datang,” kata Edi.

Lebih lanjut dia meminta para camat, kades, dan lurah menekankan supaya bisa melihat situasi dengan baik. Guna memastikan jangan sampai ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan kepadanya. Sehingga program pengendalian inflasi yang salah satu kegiatannya pangan murah betul-betul sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.

“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan. Jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” paparnya.

Edi berharap dalam melaksanakan kegiatan pangan murah harus benar-benar ditetapkan titik-titiknya yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Dipastikan yang membeli benar-benar masyarakat menengah ke bawah, jangan sampai sasarannya tidak tepat.

“Kami optimistis ini bisa berjalan dengan baik. Agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan dengan baik tentu semua harus ada kerja sama yang baik dari semua stakeholder. Dan OPD terkait harus konsisten melakukannya sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tegasnya. (dn)