Bupati Kutai Timur Mengapresiasi Rekomendasi DPRD terkait Pengurangan Perjalanan Dinas

Digitalnews - Sangatta - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kutim atas rekomendasi mereka terkait pengurangan perjalanan dinas yang menyebabkan saldo silpa yang besar.

Dia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan meningkatkan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan memperbaiki pelaksanaan program Multi Years Contract (MYC).

“Dalam rapat paripurna tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati, kami sangat berterima kasih karena ini merupakan salah satu bentuk tugas DPRD untuk melakukan evaluasi pengawasan di lapangan,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan arahan untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang.

Namun, ia berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan meminta koordinasi lebih lanjut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait perbaikan program Multi Years Contract (MYC) dan pencapaian target pembangunan.

“Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah progres MYC yang belum optimal, serta pencapaian standar minimal tujuan pembangunan yang harus tercapai,” tambahnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sidang paripurna sebagai bentuk legitimasi dari tugas DPRD sebagai lembaga pengawasan dan pemerintah sebagai eksekutif untuk melakukan eksekusi di lapangan.

Ardiansyah juga menyoroti perjalanan dinas sebagai salah satu perhatian DPRD, menjelaskan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas biasanya disiapkan secara normatif setiap tahun, meskipun tidak selalu terpakai.

“Mungkin tidak semua perjalanan dinas itu wajib dilakukan, tetapi tetap disiapkan sebagai pagu normatif tiap tahun,” tegasnya.

Terakhir, Ardiansyah menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi saldo silpa, sambil memprogramkan dan menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak seperti undangan yang tidak terencana.

“Penting untuk kami kembali memperhatikan saldo silpa sebagai pertanggungjawaban, karena kehabisan dana dapat berpotensi berbahaya,” katanya.ADV