Darurat! Demokrasi Sekarat!

Samarinda - Beberapa waktu lalu protes dilakukan seluruh kalangan, masyarakat, akademisi, ibu-ibu bahkan warganet. Menyatakan Darurat Demokrasi. Demokrasi sudah tidak lagi sesuai yang diharapkan, tidak lagi mampu berjalan seperti yang dirancangkan dan tidak bisa lagi dipertahankan.

https://www.antaranews.com/berita/4279887/segenap-akademisi-mahasiswa-kaltim-bergerak-tolak-revisi-uu-pilkada

Slogan demokrasi selama ini kita kenal dengan detail yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nyatanya, tidak seperti adanya. Bahwasanya demokrasi menjadi landasan kebebasan dalam bersuara, berpendapat, beraspirasi. Justru rawan disalahgunakan dan dimanipulasi dengan standar kebebasan tersebut. Tentunya, bukan rakyat karena tidak memiliki kemampuan membuat hukum dan aturan. Namun wakil rakyat yang ditunjuk dan dipilih dengan sistem suara terbanyak.

Hukum dalam demokrasi

Dalam demokrasi sekuler, hukum dan aturan diletakkan pada akal manusia. Terkhusus bagi para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) yang mewakili suara rakyat, seharusnya. Namun apa yang terjadi, justru hukum dan aturan tersebut dibuat sesuai dengan kepentingan segolongan pihak dan merugikan rakyat secara nyata.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi menjadi jalan mulus bagi sekelompok orang bermodal (kapital) untuk menguasai asset demi kekayaan pribadi dan golongan. Tentunya tidak bisa bergerak sendiri, butuh adanya aturan dari para penegak hukum dan pembuat hukum agar jalan menguasai kekayaan atau sumber daya alam menjadi aman terkendali di bawah arahan para kapital.

Pun bagi mereka yang ingin menduduki jabatan di dalam kepemimpinan demokrasi, menggunakan segala macam cara. Baik legal maupun illegal demi mencapai tujuan yakni kekuasaan. Tentunya bukan demi rakyat yang notabene butuh kesejahteraan. Demi berharap pada bergantinya pemimpin guna menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak rakyat. Namun yang terjadi, mereka semakin kaya, rakyat semakin sengsara. Ironi yang tidak mampu ditepis oleh siapa saja.

Demokrasi berjalan tanpa amanah

Sungguh, kepercayaan yang disia-siakan adalah percaya pada sistem aturan yang dibuat manusia. Padahal, dasarnya tidak jelas, standar baik buruk siapa yang digunakan. Standar terpuji tercela siapa yang dipakai menilai sebuah aktivitas. Semua hanya kepalsuan, semua dinilai dengan seberapa memberi keuntungan. Demokrasi tidak amanah, karena berjalan di atas kepentingan pribadi, bukan untuk orang banyak.

Amanah yang dititipkan bagi penguasa, bukan menjadi alasan berjuang demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan kehidupan mereka. Namun justru menjadi ajang membuat sebanyak-banyak aturan yang mengekang dan menyiksa rakyat di tengah-tengah kesulitan hidup yang menimpa. Sebaliknya rakyat lagi-lagi harus dipaksa memenuhi itu semua. 

Islam membawa keadilan

Sebuah sistem tentunya tidak akan mampu berjalan di atas dasar aturan yang tidak jelas. Maka Islam meletakkan aturan kepada Allah Swt selaku Pencipta dan Pengatur kehidupan manusia, dan alam semesta. Tentu, Allah lebih tahu apa yang baik dan buruk bagi ciptaan-Nya. Allah lebih paham apa yang dibutuhkan makhluk-Nya. Aturan dibuat oleh Allah Swt terutama bagi kaum muslim menjadi kewajiban, menjalankan apa saja yang diperintahkan dalam Islam dan menjauhi apa yang dilarang. 

Islam meletakkan kedaulatan di tangan Syara’, tidak ada tawar menawar di sana. Ketentuan Allah berjalan hingga kiamat datang, tidak berubah. Kebenaran dan terjaminnya kehidupan manusia ada didalam pengaturan Islam tersebut.

Butuh adanya institusi untuk menjalankan aturan Allah Swt tersebut, yakni Daulah Khilafah Islamiyyah. Di mana masyarakat dari segala kalangan agama, ras, etnik, budaya, bahasa dan lainnya tunduk di dalam aturan tersebut dan sepakat menjalankan apa yang ada di dalam aturan itu dalam seluruh aspek kehidupan.

Wallahu’alam bisshowab.

Oleh : Fitri Eka (Pemerhati Generasi dan Pembina Komunitas SWI Samarinda)