Tenggarong – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah dilantik menjadi Ketua Pembina Posyandu, Rabu (24/4/2024). Pelantikan dilakukan Pj Ketua TP PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal di Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang
Maslianawati berujar, bakal terus berupaya melakukan pembinaan posyandu di setiap kecamatan di Kukar. Dengan memperhatikan segala upaya yang dilakukan para TP PKK di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
“Semua ini perlu kerja sama yang baik dari tingkat kabupaten hingga ke desa agar terselenggaranya dan berjalannya semua program PKK termasuk dalam pembinaan posyandu. Di mana kita sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menurunkan stunting di daerah kita ini,” ungkapnya.
“Semoga yang menjadi harapan besar kita bersama bisa terwujud dan semua tak lepas dari kerja sama semua pihak untuk mewujudkannya,” sambung Maslianawati.
Pj Ketua TP PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal menerangkan, langkah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3707 tahun 2023 mengenai pembinaan dan sinergi Posyandu. Pengukuhan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rakor TP PKK Katim Tahun 2024 yang diselenggarakan di Bontang.
Kata dia, posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang melibatkan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi dan balita.
“Melalui enam standar pelayanan yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, saya harapkan pelayanan ini dapat diperhatikan dengan seksama,” beber Yulia.
Lebih lanjut disampaikan, posyandu juga berperan dalam gerakan untuk meningkatkan reproduksi keluarga sejahtera, ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga.
“Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting pada anak balita di Provinsi Kaltim sebesar 22,9%, yang meskipun menurun dari tahun sebelumnya, masih di atas rata-rata nasional,” ucap Yulia.
Dengan target penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 sebesar 12,83%, tantangannya adalah menurunkan angka tersebut sebesar 10,07%.
“Semua akan tercapai dengan memerlukan kerja keras dan sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mengatasi masalah stunting yang bersifat multifaktor,” tandas Yulia. (dn)
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru