Share ke media
Hukum

Dinilai Janggal, Penetapan Tersangka Dirut AUB oleh Polda Kaltim di Praperadilkan

09 Sep 2020 03:53:22599 Dibaca
No Photo
Kuasa hukum EM, Andi Syamsu Alam dan Robert Wilson Berlyando saat memberi keterangan pers di Café Alaya, Selasa (8/9/2020)

SAMARINDA – Penetapan tersangka bagi EM, Direktur Utama PT Angka Unggul Borneo (AUB) dinilai janggal.

Polda Kaltim menetapkan tersangka EM sejak 24 September 2019. Hingga setahun berjalan berkas perkara EM belum juga dilimpahkam ke Kejati Kaltim.

Kuasa Hukum EM, Andi Syamsu Alam SH dan Robert Wilson Berlyando SH siap mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut. Bagi keduanya, kliennya tak bersalah apapun.

“Justru kami lihat ada dugaan kriminalisasi atas tersangka klien kami,” ungkap Robert saat memberi keterangan pers di Café Alaya, Selasa (8/9/2020).

Robert menerangkan, kliennya yang dituding terlibat dalam aktivitas ilegal logging di Kutai Barat tidak berdasar.

Sebab, EM, hanya sebagai kontraktor pelaksana panen kayu berdasarkan kerjasama dengan perusahaan pemilik izin yakni PT Sendawar Adhi Karya (SAK).

SAK sebuah Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 2/ MENHUT-II / 2008.

“Dalam perjalananya PT SAK ini melakukan jual beli saham dari TPH dan AB kepada CL dan DL,” ungkap dia.  

Dalam jual beli saham tersebut, TPH diberi kewenangan untuk memanen hasil hutan ukuran diameter 40 sentimeter ke atas dalam skema kerja sama. Sedang 39 sentimeter ke bawah menjadi hak CL dkk.

Selain itu, CL juga punya kewajiban membayar sejumlah uang atas jual beli saham tersebut.

“Namun jual belinya pun belum lunas. Tapi CL melapor kegiatan produksi  oleh klien kami ke Polda Kaltim,” tegas dia.

Atas laporan tersebut, klien kami yang kontrak kerjasamanya hanya sebagai pemanen hasil hutan justru terseret dan ditetapkan tersangka. Padahal, kliennya hanya sebagai pelaksana lapangan.

Selain itu, kliennya juga mengalami kerugian material dan immaterial.

“Untuk itu kami mengajukan praperadilan atas tindakan termohon selaku penegak hukum dalam melakukan penetapan tersangka terhadap kliennya,” tegas dia.

Lebih jauh, penyitaan terhadap barang bukti milik kliennya yang tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ataupun Perundang-Undangan yang berlaku lainnya, dan berdasarkan dengan alasan yang tidak logis.

“Kami melihat ada kejanggalan dari perkara.  Kapasitas klien kami hanya sebagai pelaksana, kontraktor untuk pemanenan hasil hutan,” jelas dia.

Bahkan, kliennya memiliki rujukan hukum lengkap segala kelengkapan administrasi yang seharusnya sebagai pelaku usaha untuk Bidang Kehutanan.

“PT AUB dalam melaksanakan kegiatan produksi hasil hutan kayu berdasarkan kesepakatan tersebut, dan didukung oleh legalitas–legalitas lengkap,” beber dia.

Terhadapa kasus yang menimpa kliennya, Robert mengatakan, upaya hukum yang dilakukan telah membuat Permohonan Keadilan Kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan, dan Komnas HAM tertanggal 25 Agustus 2020.

“Karena ada dugaan kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan dan intervensi oleh oknum penyidik penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim,” tegasnya.  

Dikonfirmasi terpisah, AKBP Joni selaku Kasubdit Tipiter Krimsus Polda Kaltim menuturkan perkara EM sudah P21.

“Untuk kasus itu sudah P21, tinggal menunggu pelimpahan ke Kejakasaan. Namun karena terkendala Covid-19 ini sehingga tertunda,” jelasnya singkat.

(Jr)