Ditengah klaim kemenangan 18 kursi DPRD Kab. Kukar oleh PDI-P, Golkar : perlu dipertanyakan?

Tenggarong - Ternyata kecurangan dengan modus menambahkan satu angka didepan jumlah suara Sah Partai Politik dan Caleg (A.1 + A.2) pada Formulir C1-KWK sepertinya menjadi modus operandi untuk menggelembungkan perolehan suara partai politik penguasa disuatu daerah. Sebut saja PDI-P yang merupakan partai penguasa di Kabupaten Kutai Kartanegara kini mengklaim memenangkan 18 kursi di DPRD Kab. Kutai Kartanegara pada hasil Pileg 2024 yang baru saja berlalu, masih perlu digugat.

Denny Ruslan, salah seorang Ketua PTK (Pimpinan Tingkat Kecamatan) Partai Golkar Kukar, ditemui digitalNews.id,  di Tenggarong, mengungkapkan banyak dan masifnya temuan kecurangan berupa penggelembungan suara yang terjadi hampir merata di dapil Kukar, yang hanya menguntungkan PDI-P sebagai Partainya penguasa di Kabupaten Kukar. “Modus” menambahkan satu angka didepan jumlah perolehan suara real pada dokumen formulir C1-KWK, yang merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai dan Caleg di TPS. agaknya cenderung merata dibeberapa TPS.

“… kami memiliki banyak sekali temuan dokumen berupa formulir C1-KWK yang hasilnya digelembungkan untuk memenangkan Caleg-caleg dan partai PDI-P, yang cenderung merata disemua dapil Kukar. Ambil contoh TPS 4 Desa Lebak Mantan, Kec. Muara Wis Dapil Kaltim 4 : PDI-P = 17; Muhammad Samsun = 4; Ely Hartati Rasyid = 1; Guntur = 6; Prisila Evalianitha Randabunga = 2; Didik Agung = 0; Chairil Anwar = 0; drg.Novita Rosalina = 5; Daleq = 0; H. Lambo HT = 4; Handriyani =1; Sudirman = 0 maka kalau dijumlahkan seharusnya = 40 suara, namun ditulis 110 suara. Untuk itu besok senin 19/02/2024 Tim kami akan melayangkan surat secara resmi ke Bawaslu, agar bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya…” ucap Denny Ruslan.

“.. kami mengingatkan kepada seluruh elemen anak bangsa, bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak bermartabat, tentu pada akhirnya juga pasti akan menelorkan generasi pemimpin yang “tidak bertanggung jawab, cenderung berperilaku koruftif dan merugikan masyarakat secara luas…” tambah Denny Ruslan yang juga pegiat anti korupsi itu.