Share ke media
Ekonomi

DPRD Kukar Libatkan SKPD dan BUMD Rapat RDP Bersama Busur Kukar

11 Oct 2022 08:00:4615 Dibaca
No Photo
H. Alif Turiadi terima Aspirasi terkait 23 rekomendasi dari Busur Kukar (Foto: yeni)

Digitalnews - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi kemasyarakatan yang menamakan dirinya Bubuhan Suara Rakyat (Busur) dan Aliansi Gerakan APBD untuk Rakyat Kutai Kartanegara.


Rapat ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kukar, H Alif Turiadi didampingi Ketua Komisi II, Sopan Sopian dan perwakilan anggota DPRD kukar Hj Mitfahul Jannah.


Rapat juga menghadirkan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya ; Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Bapenda, Dirut Perumda Tunggang Parangan, Dirut Perumda KSDE, Dirut Perumda MGRM, Kadis Perikanandan Kelautan , Kadis Sosial, Kadis Koprasi dan UKM, Kadis Peindustrian dan Pangan, Kadis Pemerdayaan Masyarakat , Kadis Transmigrasi dan Tendaga kerja, Kadis Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis Kesra dan undangan lainnya, Senin (10/10/2022) di Ruang Banmus Kantor DPRD Kukar.

    

Alif Turiadi mengatakan sangat mengapresiasi adanya RDP bersama Busur Kukar ,ini menjadi representatif dari masyarakat Kukar, dan di RDP hari ini memberikan 23 rekomendasi.


“Dimana 23 rekomendasi ini tentunya mengarah kepada pengentasan kemiskinan masyarakat Kukar. Juga berharap visi misi Bupati harus tersinkron dengan fakta yang ada, yang dialami oleh masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan itu tadi.


Dimana kalau kita lihat tadi data-data miskin kita secara representase meningkat, nah ini harus menjadi catatan dan perhatian oleh bapak bupati sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran supaya tepat sasaran,” kata Alif.


Politikus Gerindra ini melanjutkan ada beberapa poin yang bisa ditangkap, namun ada poin yang sudah terungkap bahwasannya masyarakat Kukar kalau dilihat secara prosentase Indeks kemiskinannya masih tinggi. Sementara APBD Kukar dari tahun ke tahun terus meningkat.


“Tahun ini saja meningkat dan tahun 2023 ini asumsi pendapatan juga meningkat. Itu harapannya akan diimbangi dan akan menekan angka kemiskinan.


Makanya dari OPD tadi sudah menyampaikan terkait kesejahteraan, Bagian Kesra, dari Dinas UMKM semuanya kita akan libatkan,” ungkapnya


Alif mengungkapkan sebelum pengesahan APBD tentunya ada dilakukan konsinyering penyamapian RAPBD, dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati, hadir dari TAPD kemudian seluruh anggota DPRD juga hadir.


“Konsinyering itu terkait dengan asumsi-asumsi baik asumsi pendapatan maupun asumsi belanja. Kalau pembahasan sendiri akan kita lakukan di ruang Banmus di Banggar. Kemarin itu secara umum disampaikan. Fokusnya adanya peningkatan pendapatan dulu sementara pembiayaan akan kita bahas lebih detail dan lebih lanjut, nah ini waktunya cukup tepat mereka masuk ke sini dalam rangka proses pembahasan ini, InsyaAllah bisa kita rekomendasikan apa yang dibahas kawan-kawan Busur Kukar dan aliansi tadi,” tegas Alif.

(mur/hri)

Terkini