Share ke media
Pendidikan

DPRD Kukar Rekom Kejari Untuk Usut Praktik Jual-Beli Jabatan Dilingkungan Disdikbud Kukar

10 Jul 2020 10:00:441508 Dibaca
No Photo
Kiri : Wakil Ketua DPRD Kukar - Siswo Cahyono menyerahkan surat rekomendasi kepada Kajari Kukar Darmo Wijoyo, Kamis 09/07/2020 Kantor Kejari Kukar di Tenggarong. Kanan : Denny Ruslan atas nama Aliansi Masyarakat Kukar menyerahkan Nota Tuntutan kepada Pimpinan DPRD Kukar terkait Dugaan Tipikor dilingkungan Disdikbud Kukar, Ruang Bamus DPRD Kukar, Senin 06/07/2020

Tenggarong - Buntut dari pengangkatan beberapa Kepala Sekolah SDN dan SMPN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditengarai tidak sesuai dengan aturan, mulai bergulir keranah hukum. Berawal dari digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin 06/07/2020 bertempat diruang Rapat Bamus DPRD Kab. Kukar dengan agenda tunggal membahas laporan Aliansi Masyarakat Kukar tentang mutasi atau pengangkatan / Penempatan Kepala Sekolah dilingkungan Disdikbud Kukar yang diduga melanggar aturan. 

RDP dipimpinan oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cayhono dari Fraksi PKB, didampingi M. Andi Faisal dari Fraksi Golkar dan Baharuddin, SE dari Fraksi PDIP selaku Ketua Komisi 4 yang membidangi Pendidikan. Selain itu RDP juga dihadiri Drs. Ikhsanuddin Noor (Plt. Kadisdikbud Kukar); Dra. Jane A.R.Nazaruddin, MT (Kepala BKSDM Kukar); H. Heriyansyah (Ka.Inspektorat Kab. Kukar); AKP. Herman Sopian, S.I.K. (Kasat Reskrim Polres Kukar); Parulian Kartagama, SH (Kasi Pidsus Kejari Kukar); Denny Ruslan, MBA ( Koordinator Aliansi Masyarakat Kukar); Perwakilan PGRI dan Beberapa Kepala Sekolah dilingkungan Disdikbud Kab. Kukar. 

Dari RDP yang berlangsung sekitar 3 jam itu, terungkap bahwa telah terjadi kesalahan yang fatal terhadap proses mutasi dan pengangkatan 267 Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, berdasarkan SK No. 821.2/III.1-75/A.SK/4/BKSDM/2019 Tanggal 5 April 2019, karena tidak sesuai dengan Permendikbud No. 06 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan dalam proses tersebut patut diduga telah terjadi perbuatan secara melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara serta praktik jual-beli jabatan. 

Dalam kesimpulan akhir RDP, dalam rangka mendorong terciptanya dunia pendidikan yang berkualitas, khususnya di Kab. Kukar, Denny Ruslan atas nama Aliansi Masyarakat Kukar meminta kiranya DPRD Kukar dapat mendorong persoalan tersebut tidak hanya secara politis tetapi juga secara hukum. Terkait hal tersebut, Kamis (09/07/2020) Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono menyambangi   Kejaksaan Negeri Kukar di Tenggarong yang diterima langsung Kajari Darmo Wijoyo guna menyerahkan rekomendasi agar dugaan jual-beli jabatan dilingkungan Disdikbud Kukar dapat diungkap.

ya, benar kami (DPRD Kukar /Red) telah menyerahkan rekomendari kepada pak Kajari Kukar hari ini (Kamis, 09/07/2020 *Red) terkait dugaan tipikor dan jual-beli jabatan dilingkungan Disdikbud Kukar yang pada beberapa hari lalu (Senin 06/07/2020 *red) telah dirapatkan” ujar Siswo – panggilan akrab Wakil Ketua DPRD Kukar dari Fraksi PKB itu kepada media ini Jum’at 10/07/2020 melalui telepon celulernya menutup pembicaraan. 

Sementara itu Kajari Kukar Darmo Wijoyo yang kami hubungi secara terpisah, sampai berita ini diturunkan, belum berhasil dikonfirmasi.

dr/red