DPRD Kutai Timur Dorong Pengembangan Program Beasiswa untuk Mahasiswa Kutai Timur

Digitalnews - Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) untuk membahas realisasi dan pengembangan program beasiswa serta fasilitas asrama bagi mahasiswa Kutai Timur yang menempuh pendidikan di berbagai daerah.

RDP yang dipimpin oleh DPRD Kutim, Yan, menjadi forum penting dalam upaya memperkuat program pendidikan di daerah. Hadir dalam rapat tersebut antara lain anggota DPRD Kutim, Kepala Dinas Pendidikan Kutim, Bidang Kesra Sekkab Kutim, dan pengurus Himpunan Mahasiswa Kutai Timur (Hipma-KT).

Ketua LPRI Kutim, Supransyah, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Kutai Timur. Dia menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan anggaran besar yang dialokasikan untuk pendidikan tahun 2024.

“Kami berharap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kualitas SDM di Kutai Timur, tidak hanya berfokus pada program yang sudah ada,” ujarnya.

Supransyah juga menekankan pentingnya sosialisasi program beasiswa ke seluruh 18 kecamatan di Kutai Timur untuk memastikan penerimaan yang merata.

“Kami mengharapkan pemerataan bantuan beasiswa, terutama di daerah pedalaman dan pesisir yang membutuhkan dukungan lebih besar,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, menegaskan bahwa program beasiswa yang ada saat ini sudah memberikan dampak positif bagi generasi muda Kutai Timur.

Dia juga menyambut baik usulan untuk mengembangkan program beasiswa S2 dan S3 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan SDM di daerah tersebut.

“Pemerintah telah memberikan banyak program beasiswa, termasuk beasiswa ikatan dinas yang mendukung tenaga profesional kembali mengabdi di Kutai Timur setelah menyelesaikan pendidikan,” ucap Yan.

RDP ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan program beasiswa di Kutai Timur, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan stakeholder terkait dalam sektor pendidikan.ADV