Digitalnews - Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat tertutup dengan sejumlah Perangkat Daerah (PD).
Rapat ini bertujuan untuk membahas lambatnya pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh ketiga PD tersebut, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, serta beberapa anggota DPRD Kutim lainnya seperti Alfian Aswad, Ramadhani, Sayid Anjas, Piter Palinggi, M Amin, Ubaldus, Hasna, dan Hj. Fitri. Rapat berlangsung tertutup dan tidak dapat diakses oleh media maupun masyarakat umum.
Tujuan utama rapat ini adalah untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas lambatnya penyerapan dan pelaksanaan anggaran tahun 2024. Hingga berita ini diturunkan, hasil rapat tersebut masih belum diketahui. Namun, DPRD Kutim berencana menyampaikan hasil rapat kepada media dalam waktu dekat.
Pemanggilan ketiga OPD ini didasari kekhawatiran DPRD Kutim atas belum dimulainya proyek fisik yang menggunakan anggaran murni tahun ini, meskipun sudah memasuki bulan Juni 2024.
Wakil Ketua DPRD Kutim, Asti Mazar, sebelumnya menyatakan bahwa situasi ini berpotensi mengulang masalah tahun lalu, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp1,7 triliun.
“Sebagai bentuk pengawasan dari DPRD, kami akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mereka pada tanggal 10 Juni 2024. Kami akan mempertanyakan alasan di balik lambatnya pelaksanaan program, karena dikhawatirkan situasi ini akan mengulangi masalah tahun lalu,” kata Asti Mazar, di ruang kerjanya, Selasa (4/6/2023).
Dispora, meskipun tidak memiliki banyak proyek fisik, tetap dipanggil karena baru saja mengalami pergantian kepemimpinan yang berakibat pada lambatnya pelaksanaan program.
“Dispora baru saja mengalami pergantian kepemimpinan, sehingga program mereka ada juga yang belum jalan. Kami ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya agar program mereka dapat segera dilaksanakan,” jelas Asti Mazar.
Sementara itu, untuk Perkim dan PUPR, meskipun tidak ada pergantian kepemimpinan, program mereka juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Perkim dan DPU juga belum menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program mereka. Kami ingin mengetahui apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya agar program mereka dapat segera dilaksanakan,” pungkasnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru