DPRD Kutim Serius Mengawal Pembahasan Raperda untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pendapatan Daerah

Digitalnews - Sangatta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) semakin serius dalam mengawal proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan, menyatakan bahwa pembahasan Raperda dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) dengan evaluasi berkala untuk memastikan setiap Raperda yang dibahas memiliki efektivitas dan urgensi yang tepat.

“Proses pembahasan Raperda merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,” kata Agusriansyah Ridwan.

Melalui Raperda, regulasi dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan di daerah dapat diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Agusriansyah menambahkan bahwa salah satu aspek yang menjadi prioritas dalam pembahasan Raperda di DPRD Kutim adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” katanya.

Peningkatan PAD dianggap krusial karena akan berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan publik lainnya yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dengan pembahasan Raperda yang serius dan berkesinambungan, DPRD Kutim berharap dapat menciptakan peraturan daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai regulasi tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga Kutim,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari komitmen mereka, DPRD Kutim akan terus mengawasi dan mengawal setiap tahapan pembahasan Raperda, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik masyarakat dan pembangunan daerah.ADV