Kutsi Timur - Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, Leni Susilawati Anggraini, menyoroti tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha yang memadai.
Menurutnya, meskipun para pelaku UMKM telah menerima pelatihan dan pembinaan, mereka masih kesulitan dalam pengembangan usaha karena keterbatasan modal.
“Modal usaha ini perlu regulasi yang jelas, terutama terkait persyaratan dan bunga yang sesuai untuk UMKM,” ujarnya.
Leni mengungkapkan bahwa saat ini banyak UMKM yang ingin mengajukan pinjaman melalui BPR namun terbentur oleh persyaratan yang dinilai memberatkan dan suku bunga yang tidak sesuai.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap prosedur yang ada, agar akses pinjaman bagi UMKM lebih mudah dan terjangkau.
“Kita di DPR perlu mengevaluasi persyaratan yang memberatkan dan mendukung adanya regulasi dengan bunga rendah,” tambahnya.
Terkait bunga pinjaman, Leni menjelaskan bahwa pemerintah harus berkomunikasi dengan pihak ketiga, seperti perbankan, untuk menyediakan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan terjangkau bagi UMKM.
“Kita harus berbicara dengan pihak ketiga selaku pemilik modal agar bisa menyusun regulasi yang tidak melanggar aturan tetapi tetap berpihak pada UMKM,” jelasnya, menambahkan bahwa bunga 0% sulit diterapkan karena keterbatasan regulasi.
Leni berharap pemerintah dan lembaga keuangan dapat bekerjasama menciptakan regulasi yang ramah bagi UMKM, agar pengembangan usaha kecil di Kutai Timur dapat berjalan lebih maksimal dan meningkatkan ekonomi masyarakat. (SH/ADV)
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru
