Efisiensi Anggaran, Pemkab Kukar Harap Pengelolaan Arsip Digital Lebih Maksimal

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengharapkan pengelolaan arsip digital lebih maksimal. Khususnya dalam efisiensi anggaran penggunaan kertas.

Harapan ini disampaikan Asisten III bidang Administrasi Umum Pemkab Kukar Dafip Haryanto saat mengikuti video conference workshop tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan 2024 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (19/5/2025).

Dafip ada dua agenda yang diikuti seluruh kabupaten/kota di bawah koordinasi wilayah I secara hibrida kategori di bawah B, termasuk Kukar yang dilaksanakan selama dua hari. Dengan pesertanya terdiri dari teman-teman Unit Pengelola Arsip Perangkat Daerah, termasuk LKD Kukar yang diikuti teman-teman dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar.

“Sebagai persiapan nanti rencana Pengawasan Kearsipan 2025 yang direncanakan pada Agustus mendatang,” ungkapnya.

Dafip menyampaikan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan hasil rekomendasi 2024 yang dipersiapkan LKD Kukar dan Unit Pelaksana Kearsipan tingkat Perangkat Daerah. Yaitu penilaian nantinya lebih meningkat lagi terhadap kearsipan daerah.

Di samping itu, berkaitan dengan Arsip Digital tadi yang juga disampaikan oleh Kepala ANRI yaitu terkait Srikandi, Digital Srikandi di Kukar lebih dahulu diluncurkan secara nasional dan sudah diterapkan. Hal ini menjadi perhatian dalam rangka peningkatan Indeks Kearsipan Digital.

“Mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal menggunakan pengelolaan Arsip Digital, terutama Srikandi dalam rangka untuk melakukan efesiensi terhadap anggaran penggunaan kertas yang tadi juga disampaikan oleh Kepala ANRI,” jelasnya.

Lebih lanjut Dafip mengakui pada beberapa daerah juga ada kendala seperti tidak stabilnya listrik, jaringan internet, dan lain sebagainya karena luasnya wilayah yang harus dijangkau. Hal tersebut menjadi masukan juga bagi Pemkab Kukar.

“Untuk mengambil kebijakan secara umum mungkin Kukar perlu optimalisasi, dan evaluasi karena ada penggunaan Srikandi di penata penyelenggaraan di Pemkab Kukar,” tegasnya. (dn)