Share ke media
Politik

Evaluasi Pembentukan Raperda, DPD RI Sambangi Pemprov Kaltim

18 Feb 2020 04:10:34215 Dibaca
No Photo
Foto brsama usai temu konsultasi legislasi antara pusat dan daerah di kantor Gubernur Kaltim

SAMARINDA|  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sambangi Pemerintah Provinsi Kaltim guna melakukan pemantauan dan mengevaluasi pembentukan Rencana Peraturan Daerah (Renperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dirumuskan.

Melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang diketuai Martin Billa, Ia mengatakan peraturan yang akan dikonsultasikan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

“Jangan sampai Perda itu dikatakan terus bermasalah. Permasalah itu yang mungkin bertentangan dengan aturan yang tidak pantas,” ucapnya usai rapat koordinasi. (14/2/2020).

Sebagai fasilitator, Martin mengatakan, kewenangan BULD turut mengumpulkan data dan mengkaji Perda yang akan dibuat sehingga ada sinergitas yang dibangun daerah dengan DPD RI.

“Saya kira yang terpenting bagaimana daerah sekarang berkreasi untuk membentuk Perda-Perda tentu sesuai dengan kondisi daerah yang mana itu untuk masyarakat. Yang jelas semua aturan2 itu muaranya adalah kesejahteraan masyarakat.” Ungkap Martin.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Sekretaris daerah Provinsi Kaltim, Suroto mengatakan hal ini menjadi kesempatan baik dan berharga bagi Kaltim selain berfungsi memonitoring juga dapat merekomendasikan langsung kepada Presiden dan pihak-pihak terkait di Pusat.  

“Bisa juga terlibat dalam proses penyusunan undang-undang,” ujar Suroto.

Untuk prosesnya, Suroto mengungkapkan bahwa Sementara ini tidak ada yang mandek. Hanya yang sering terjadi ada pada keterlambatan proses fasilitasi di tingkat pusat.

“Pusat itukan memberi batas waktu dalam peraturannya itu 15 hari, tapi kadang masih ada yang lebih daripada itu. Sehingga memakan waktu yang cukup lama. Karena mereka harus melakukan koordinasi dulu dengan pihak kementerian dan lembaga. Dan koordinasi ini, mohon maaf, tidak seperti kami ini, mengevaluasi atau memproses Perda kabupaten,” tutupnya. 

(Hr)