Digitalnews - Sangatta - Fitriyani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memberikan tanggapan mengenai sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan.
Menurutnya, sebelum pembahasan Perda, diperlukan studi banding ke daerah-daerah yang telah lebih dulu menerapkan peraturan serupa.
“Sebelumnya juga pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, beberapa Perda yang disosialisasikan antara lain, Perda Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, HIV/AIDS, dan Ketertiban Umum. Draftnya sudah ada, dan kemarin juga kita sudah sosialisasi kepada masyarakat, itu di Muara Wahau,” ujarnya.
Fitriyani mengungkapkan bahwa beberapa Perda, seperti Perda HIV/AIDS, sudah berjalan hampir dua tahun namun terkendala pembiayaan anggaran. Ia menegaskan pentingnya anggaran untuk memastikan Perda dapat diimplementasikan dengan efektif.
“Kita juga nggak bisa mengesahkan Perda tanpa anggaran, karena jangan sampai Perda itu disahkan tapi tidak jalan, percuma. Karena kita maunya itu efektif, jangan banyak Perda tapi tidak efektif,” ungkapnya.
Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, anggota DPRD Kutim lainnya, Piter Palinggi, menyinggung tentang banyaknya Perda yang tidak efektif.
Menanggapi hal tersebut, Fitriyani meminta masyarakat dan media untuk mengekspos alasan di balik ketidakefektifan Perda tersebut. Ia juga menyarankan agar hal ini disampaikan kepada anggota dewan yang masih aktif.
“Tolong jika ada hal yang seperti itu disampaikan, dan saya juga berpesan, bahwa dirinya sudah tidak terpilih lagi menjadi legislator, maka mengenai hal itu, disampaikan juga ke dewan lainnya. Karena saya sudah tidak terpilih lagi, maka tolong sampaikan itu ke dewan-dewan yang lain, mudah-mudahan bisa Perda yang sudah disahkan segera dilaksanakan,” ungkapnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru