Digitalnews - Sangatta - Hj Fitriyani, perwakilan Fraksi PPP, mengemukakan hal ini dalam Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kutim Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024.
Ia menanggapi Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
Fitrini menekankan bahwa peningkatan realisasi Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang Sah diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting agar program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, terutama di sektor-sektor yang potensial namun belum tersentuh.
“Kami berharap PAD dapat terus ditingkatkan, khususnya di sektor-sektor yang masih memiliki potensi belum tergarap secara maksimal,” ujar Fitriani.
Lebih lanjut, Fraksi PPP juga mengajukan perhatian terhadap penggunaan anggaran belanja operasional dan belanja modal sebesar Rp7,54 triliun.
Mereka menekankan pentingnya penggunaan anggaran ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu ekonomi daerah, termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan pembiayaan investasi modal BUMD yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami juga menekankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pembangunan daerah. Ini untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan tidak mengecewakan janji serta visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Fitriyani.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru