Ini Alasan Ketua DPW PKS Kaltim Diganti

SAMARINDA – Beredar rumor bahwa ketua Dewan Pimpinan wilayah (DPW) partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltim H. Maskur Sarmian diganti secara mendadak oleh DPP PKS.

Alasan pergantian tersebut belum diketahui, namun akibat dari pergantian tersebut jajaran pengurus beserta kader DPD PKS se-Kaltim mengganggap keputusan tersebut tidak konstitusional.

Mereka menyesalkan pergantian secara mendadak tersebut bahkan terjadi saat forum rapat undangan yang berjudul “Konsolidasi Pemenangan” yang malah membacakan surat keputusan pergantian melalui ketua DPP PKS Wilda Kalimantan Bapak Abu Bakar Al Habsyi pada pertemuan 25 Desember 2018 yang lalu.

“Menyesalkan pertemuan Konsolidasi Pemenangan tanggal 25 Desember 2018 bersama ketua Wilda DPP PKS di Balikpapan. Sebab dalam pelaksanaan pertemuan tersebut tidak sedikitpun membahas mengenai pemenangan, justru agenda satu-satunya adalah pembacaan surat keputusan pergantian ketua DPW PKS Kaltim bersamaan pengurus dewan tingkat wilayah periode 2015-2020,” demikian bunyi poin satu dalam pernyataan sikap atas nama pengurus DPW Kaltim dan ketua DPD PKS Se- Kaltim tertangal 27 Desember 2018.

Belakangan baru diketahui posisi Maskur Sarmian yang digantikan oleh Harun Al Rasyid, bahwa dirinya juga tercatat sebagai Caleg DPRD Kaltim Dapil 6 Kabupaten Berau, Kutim dan Bontang.

Pada verifikasi KPU, diketahui  masa bakti Maskur Sarmian sebagai Ketua DPW PKS Kaltim berlaku hingga tahun 2020. Proses pergantiannya juga Tidak melalui forum muswi atau muswilub.

“Langkah ini sebuah pencideraan demokrasi. Kami mendorong Bapak H. Masykur Sarmian juga untuk menolak dan kalau perlu memperkarakannya sesuai hukum dan UU RI yg berlaku. Sekaligus juga menegaskan kami para ketua DPD tidak akan mengundurkan diri. Kami dukung penuh Bapak Masykur Sarmian,” Tulis mulhadi Ismail ketua DPD PKS Balikpapan pada laman Facebooknya usai melakukan konferensi pers, pada Selasa (25/12/2018).

DPD se-Kaltim menentang keras pergantian pada tubuh partai PKS ini yang dilakukan diluar kebiasaan. Mulhadi di Sekretariat DPW PKS Kaltim Jl AW Sjahranie, Samarinda menyatakan bahwa pihaknya keberatan Lantaran hingga saat ini tidak ada bentuk fisik SK DPP PKS tersebut.

“Pemecatan hanya melalui pesan singkat Whatsapp yang dibacakan Ketua Wilda PKS Kalimantan.

Ini diluar kebiasaan internal partai, Harus melalui Pemilihan Raya dulu. Anehnya ini tiba tiba diganti Tanpa melalui mekanisme AD/ART,” jelasnya (Fran/Ard)