Samarinda – Masyarakat Kaltim khususnya Kota Samarinda kembali terhentak dengan kisruh yang melanda partai terbesar di daerah ini. DPD Tingkat I Golkar Provinsi Kalimantan Timur terpecah, pasca keluarnya SK tentang Pemberhentian Ketua DPD Golkar Kota Samarinda dan Menunjuk Pelaksana Tugas Ketua yang baru.
Bila ditilik kebelakang, perpecahan di tubuh Golkar Kaltim ini sudah berulang kali terjadi, terakhir saat Rita Widyasari memimpin, diisukan adanya dua kubu, yakni kubu pramuka (kubu yang dipimpin Hatta Zainal dan Abdul Kadir) dan Kubu Tenggarong (kubu yang dipimpin Khairuddin).
Setelah Rita dan Khairuddin tersangkut masalah hukum, otomatis kubu Tenggarong bak hilang di telan bumi dan Golkar Kaltim “dikuasai” kubu pramuka, Abdul Kadir sebagai Sekretaris dan Hatta Zainal sebagai wakil ketua bidang kaderisasi di DPD Golkar Kaltim yang menjalankan roda organisasi.
Isu politik yang berkembang, kubu Tenggarong sudah “dihabisi” alias tidak diberdayakan lagi sampai menuju Musyawarah Daerah Luar Biasa (musdalub) barulah kubu Tenggarong dikondisikan tidak akan masuk kepengurusan lagi di Golkar Kaltim.
Namun, tampaknya adagium yang menyatakan bahwa di politik tidak ada kawan yang abadi dan yang abadi adalah kepentingan, tampaknya terbukti. SK penunjukan Hatta Zainal sebagai Plt. Ketua Golkar Kota Samarinda, menimbulkan pro-kontra.
Munculnya kubu baru, yakni kubu Hatta Zainal yang ditunjuk sebagai Plt. Ketua Kota Samarinda dan Kubu Abdul Kadir yang tidak menyetujui Hatta Zainal ditunjuk sebagai Plt. Ketua Kota Samarinda.
Tepatnya pada hari Sabtu (30/3/19), diadakan rapat terbatas yang dipimpin oleh Sekretaris Abdul Kadir dan dihadiri beberapa wakil ketua bidang dan pengurus teras Golkar Kaltim termasuk ketua Pemuda/AMPG Muhammad Husni Fahruddin yang akrab disapa ayub, Ketua Himpunan Wanita Karya Theresia Philipus dan Ketua Dewan Pertimbangan Said Sjafran dan anggota.
Saat dicegat oleh beberapa jurnalis, ayub menyatakan bahwa kehadirannya karena dihubungi oleh Ketua KPPG Kaltim untuk dapat hadir dalam rapat yang membahas tentang SK Plt Ketua Kota Samarinda.
“saya di telpon Mbak Diah (Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kaltim) agar dapat hadir dalam rapat untuk membahas terkait persoalan munculnya SK penunjukkan Kanda Hatta Zainal sebagai Plt. Ketua Kota Samarinda, katanya sih undangan hanya lewat telpon saja, acaranya di Bagyo’s Café Jalan Basuki Rahmat dan saya mencoba hadir hari ini”, ujar ayub yang juga berprofesi sebagai advokat.
Ketika media ini mencoba masuk ke dalam untuk ikut mendengarkan rapat tersebut, karyawan café melarang untuk memasuki ruang rapat dengan alasan rapat tertutup dan off the record.
Namun, dari luar terlihat jelas bahwa rapat dipimpin oleh Abdul Kadir. Dari hasil wawancara dengan pengunjung café yang tidak mau disebutkan namanya bahwa rapat ini bertujuan untuk menolak SK penunjukkan Hatta Zainal sebagai Plt. Ketua Kota Samarinda yang menggantikan H. Jaffar Abdul Gaffar.
“ada beberapa keputusan rapat, secara garis besar adalah menolak SK tersebut karena cacat hukum sebab tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART, segera mengadakan rapat pleno dan mengadukan ke Mahkamah Partai Golkar di Jakarta”, sebut orang ini yang minta namanya di rahasiakan.
Melalui sambungan telpon, Ayub menjelaskan bahwa rapat tadi membahas terkait pilpres dan pileg dan salah satunya memang mendisusikan tentang SK Plt Kota Samarinda yang dikeluarkan DPD Golkar Kaltim.
“iya, rapat tadi membahas tentang target dan pelaksanaan pilpres dan pileg, termasuk saksi-saksi di TPS dan terakhir tentang SK Plt. Kota Samarinda”, jelas Ayub yang saat ini juga menjadi Wakil Ketua di DPP KNPI dan Sekretaris di KNPI Kaltim.
Ketika ditanya tentang adanya dualisme atau perpecahan di tubuh Golkar Kaltim terkait SK yang hanya di tandatangani Plt. Ketua Golkar Kaltim H. Mukhtarudin dan Wakil Sekretaris H. Asli Arpani tanpa tanda tangan Sekretaris Abdul Kadir sehingga terkesan adanya ketidakcocokan lagi antara Plt. Ketua dan Sekretaris Golkar Kaltim tentang penunjukkan Hatta Zainal, dijawab Ayub bahwa Golkar sebagai partai besar dan mengedepankan azas keterbukaan serta sangat demokratis dengan membuka lebar ruang kebebasan berpendapat maka hal tersebut sangat normal dan akan selesai dengan musyawarah.
“Golkar ini adalah partai besar apalagi di Kaltim selalu menjadi pemenang, ditambah lagi Golkar ini terdiri dari tokoh-tokoh besar maka azas keterbukaan, demokratisasi, dan kebebasan berpendapat selalu dikedepankan, tidak ada kubu-kubuan di Golkar, semua tetap satu, jadi pro dan kontra terkait Surat Keputusan Plt. Ketua Kota Samarinda adalah hal yang normal di partai kami, paling nanti saat rapat harian, kebuntuan komunikasi tersebut akan selesai, Plt. Ketua Golkar Kaltim pasti akan dapat memberikan solusinya, sebab kami harus tetap fokus kepada kerja-kerja pemenangan partai kami”, tegas ayub yang dulu menjadi Ketua Tim Pemenangan dalam kontestasi pilgub tahun 2018 yang lalu. (Jif/red)
Masukkan alamat email untukmendapatkan informasi terbaru