Jaga Kepercayaan Publik, Pemkab Kukar Sosialisasikan Netralitas ASN dalam Pilkada

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Loa Janan, Jumat (22/11/2024). Sosialisasi digelar untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024 dipahami dan dimengerti semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh wilayah Kukar.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar Bambang Arwanto yang membuka sosialisasi mengatakan, Kaltim merupakan provinsi nomor 5 paling tinggi kerawanan Pilkada tingkat nasional dengan angkanya sekira 70 persen. Kukar termasuk paling tinggi kerawanannya di Kaltim dengan angka sekira 51,28 persen.

“Apa yang membuat kerawanan Pemilu di Kalimantan Timur tinggi dikarenakan adanya inkumben atau petahana yang mencalonkan kembali dan juga karena jumlah pemilih yang besar, dan ini rawan terjadi gesekan antar pendukung,” terang Bambang.

Karenanya dia menekankan pentingnya netralitas bagi ASN. Pasalnya profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa yang harus selalu menjaga netralitasnya.

Kata Bambang, netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Hal ini berkaitan dengan impartiality, dimana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, objektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun pada pemilu dan pilkada.

“Jika ASN tidak menjaga netralitasnya maka akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan publik,” sebut Bambang.

Dirinya juga menyoroti partisipasi masyarakat yang merupakan hal penting dalam demokrasi. Lantaran salah satu barometer keberhasilan pelaksanaan pemilihan adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Dari beberapa kali pelaksanaan Pilkada di Kukar terhitung tingkat partisipasi masih rendah yaitu Di Bawah 77,05 persen.

Sosialisasi ini sendiri diikuti sekira 50 peserta terdiri para ASN di lingkup kantor Camat Loa Janan, UPT Dinas Pendidikan, UPT Dinas Kesehatan dan UPT dinas teknis lainnya, serta para kepala desa (kades). Narasumber sosialisasi ini berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar. (dn)