Jalanan Padat, Sumur Kosong: Krisis Air Dampak IKN

Samarinda - Balikpapan, kota penyangga IKN mengalami dampak yang signifikan akan adanya Ibu Kota Nusantara, banyak pendatang yang menjadi penduduk tetap di Kota Balikpapan, menyebabkan padatnya jalan dan kemacetan di banyak tempat, selain itu dampak yang paling parah adalah krisis air bersih yang melanda warga Kota Balikpapan, dengan bertambahnya warga maka bertambah pula kebutuhan air di kota Balikpapan. Padahal Kota Balikpapan sudah cukup sulit air bersih dari tiga tahun belakangan, contohnya saja Karang Rejo salah satu Kelurahan di Kota Balikpapan yang dari tahun 2023 sampai sekarang tidak mendapatkan air bersih, mereka mengalami mati air hampir 1 tahun lamanya, dibeberapa tempat ada juga yang hanya mendapatkan air tiga bulan sekali ataupun dua bulan sekali.

Di Pemaluan sendiri, dampak adanya IKN sangat besar bagi kehidupan warga, proyek besar IKN ini membuat daerah yang awalnya resapan air, dibabat habis sehingga membuat sumur-sumur kering, sungai yang menjadi sumber kehidupan warga sekitar tidak bisa digunakan lagi, semua karena dampak pohon yang digunduli untuk proyek pembangunan IKN.

Bahkan untuk mendapatkan air bersih, warga Pemaluan harus membeli air tandon yang cukup mahal harganya, belum lagi harus berebut dengan perusahaan yang juga membutuhkan air dalam jumlah banyak.

Krisis Air Bersih Menyengsarakan Warga

Air merupakan salah satu sumber kebutuhan hidup yang sangat diperlukan oleh masyarakat, krisis air bersih yang melanda di sekitar proyek besar IKN ini menandakan bahwa dampak dari pembangunan IKN sangat luar biasa bagi warga. Kurangnya air bersih sangat menyulitkan warga untuk beraktifitas, seperti memasak, menyuci dll. Sumber air utama mereka seperti sungai dan sumur sudah tidak bisa digunakan, sungai yang awalnya jernih menjadi keruh karena pembangunan berbagai macam hal, tidak lupa penambangan batu bara dan nikel yang membuat dampak buruk pada ekosistem sungai, penebangan pohon untuk kebutuhan pembangunan membuat daerah resapan berkurang, tidak hanya membuat sumur menjadi kering, saat hujan pun akan membuat banyak daerah banjir.

Dilihat dari sulitnya warga untuk mendapatkan air bersih yang padahal itu adalah kebutuhan pokok, hal ini juga menandakan pemerintah yang gagal memenuhi kebutuhan warga. Jika hanya mengandalkan para penjual air untuk mendapatkan air bersih tentu tidak cukup dan hal ini sangat merugikan warga, kenapa? Karena dengan membayar sejumlah uang untuk beberapa liter air yang padahal sumber airnya adalah milik bersama, adalah salah satu kecurangan kapitalisasi air. Kapitalisasi air yang dilakukan perusahaan-perusahaan air membuat mereka mengambil air bersih dan menjualnya kembali pada masyarakat, padahal jika tidak ada Privatisasi Air, tidak mungkin masyarakat mengalami krisis air.

Hal ini sebenarnya disebabkan oleh sistem kapitalisme yang membuat semua kebutuhan rakyat dimiliki hanya segelintir orang, yang nantinya orang tersebut mampu menjualnya kembali, contohnya adalah air. Negara memberikan izin perusahaan-perusahaan pengelola air untuk memprivatisasi air dan menjualnya ke masyarakat, padahal air adalah sumber kehidupan yang merupakan kepemilikan umum dan tidak boleh hanya dimiliki segelintir orang atau perusahaan saja. Tapi, karena negara menganut sistem kapitalis sekulerisme, maka tidak heran negara memberikan izin pada segelintir orang yang mempunyai modal.

Di tengah krisis air bersih yang melanda warga, masih banyak upaya-upaya yang tidak terlealisasikan bahkan proses yang memakan waktu lama, salah satunya adalah desalinasi air payau, dikutip dari Tribun Kaltim Desalinasi Air Payau membutuhkan waktu lama dalam pembangunan pabriknya, biaya pembangunan yang sangat mahal, lahan yang dibutuhkan cukup besar, dan dampak lingkungan dari proses desalinasi tersebut. Hal ini menandakan jika desalinasi akan dilaksanakan, maka lahan yang dibutuhkan harus mengalami penggundulan lagi, dan penyebabnya akan semakin parah untuk warga, belum lagi dampak lingkungan dari proses tersebut dan biaya pembangunan yang sangat besar untuk pabrik saja, padahal warga butuh penyelesaian yang cepat dan tuntas akan permasalahan Air ini. Inilah dampak dari Kapitalisme, Negara hanya menjadi fasilitator, mereka membuat kebijakan demi keuntungan. Tanpa memperhatikan dampak besar dari kebijakan tersebut. Kalaupun ada upaya untuk memperbaiki atau menyediakan kebutuhan akan air, itu hanyalah solusi sesaat. 

Bahkan, lebih parahnya, solusi tersebut juga dipasrahkan pada pihak swasta seperti program desalinasi air payau. Negara tidak segan menggandeng investor untuk berinvestasi dalam bidang ini.

Menjadi salah satu sumber penting kehidupan, air bersih seharusnya dijamin dengan penuh oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus mementingkan hal yang lebih urgent seperti air bersih, bukan program-program yang tidak berhubungan dengan kemaslahatan umat, karena dampak dari program-program yang pemerintah utamakan ini membuat banyak kesulitan untuk rakyat, dari ekonomi sampai kebutuhan yang paling penting yaitu air.

Islam Punya Solusi

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai pengurusan hajat hidup masyarakat. Air yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga islam akan melarang kepemilikan pribadi pada air. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, “Muslim berserikat dalam tiga hal, padang gembalaan, air, dan api.” (HR Abu Dawud). Hadist ini menjelaskan bahwa air merupakan kepemilikan umum. Artinya setiap harta milik umum artinya milik seluruh masyrakat, bukan milik peroragan atau badan tertentu.

Islam mempunyai sistem pemerintahan yang akan menjalankan aturan di atas. Sistem ini namanya Khilafah. Pemimpin Khilafah (khalifah) akan membuat kebijakan sesuai syariat. Khalifah akan mengharamkan perusahaan-perusahaan air untuk memprivatisasi air yang mana nantinya akan di perjual-belikan rakyat, malah nantinya negara akan membebaskan rakyat untuk menggunakan air sesuai kebutuhan. Juga, tidak akan ada pengelolaan tambang, hutan, dan pembangunan infrastruktur secara serampangan. Maksudnya adalah, dalam pembangunan, pengelolaan tambang dalam Islam akan memperhatikan letak pembangunan, tidak boleh berada di daerah resapan air seperti sungai ataupun hutan, tidak boleh juga berada di daerah penduduk, karena akan merusak ekosistem dan lingkungan. Khilafah akan berupaya untuk tidak menyebabkan kerusakan tapi justru adalah perbaikan. Seperti dalam Q.S Al-A’Raaf ayat 96:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Artinya: Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.

Bahkan, khalifah akan mencurahkan dana secara maksimal untuk dapat mengendalikan air sehingga air bisa berguna bagi kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi banjir. Upaya khalifah ini sudah pernah dilakukan pada masa kegemilangan Islam. Sebagai contoh, saat membangun Baghdad tahun 758M, khalifah mengandalkan kemampuan dua astronom untuk mengetahui wilayah mana saja yang tergenang air dan tidak. Kemudian khalifah juga membangun bendungan, terusan, dan alat pengintai dini. Bahkan muncul penemuan nilometer untuk memprediksi banjir di sungai Nil.

Semua itu dibiayai oleh khalifah dari baitulmal. Kas negara yang berasal dari pendapatan jizyah, fai, kharaj, ganimah, pengelolaan SDA, dll. akan cukup untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk untuk penyediaan dan pengendalian air.

Dalam hal ini rakyat menikmati air secara murah, gratis dan berkualitas. Dan selama masih menggunakan sistem kapitalisme maka krisis air akan tetap ada, maka jika ingin menyelesaikan secara tuntas hanya islam jawabannya.

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. (QS Taha: 124).

Wallahu A’lam Bishawab…

Oleh: Jeli Murniati (Mahasiswi &Aktivis Dakwah)