Digitalnews - Sangatta - Masyarakat di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), merasa resah akibat kemacetan parah yang disebabkan oleh antrean panjang di beberapa SPBU. Antrean kendaraan yang hampir menutupi jalan raya ini menambah kepadatan lalu lintas dan menyulitkan pengguna jalan lainnya.
Persoalan ini menjadi lebih ironis mengingat Kaltim dikenal sebagai salah satu daerah kaya minyak di Indonesia. Namun, ketersediaan BBM di wilayah ini justru sering kali mengalami kelangkaan.
Salah satu penyebab utama kemacetan ini adalah banyaknya pengetap yang masih beroperasi meskipun telah ada aturan yang melarang praktik tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Fitriyani, mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak DPRD telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menangani masalah ini. Namun, hasilnya hanya bertahan selama sekitar satu minggu sebelum kembali seperti semula.
“Kemacetan itu memang sempat sidak, tapi ada 1 minggu saja hilang, balik lagi,” kata Fitriyani.
Ia menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini sebenarnya bergantung pada tindakan aparat setempat.
“Sebenarnya tinggal dari aparat setempatnya saja, kalau kita ini tinggal menyarankan saja tolong dibantu untuk pengamanan,” ungkapnya.
Di sisi lain, SPBU di Kutim sudah menerapkan sistem barcode untuk mengisi BBM, yang seharusnya bisa mengurangi antrean dengan membatasi pembelian. Namun, Fitriyani mengakui bahwa fenomena antrean panjang ini hanya terjadi di Kaltim dan tidak di daerah lain seperti Jawa atau Sulawesi.
“Nah itu tanyakan kepada Pertamina, apakah kuotanya itu dikurangi apa tidak. Kalau kita kan hanya pemakai,” ujarnya.
Fitriyani menyarankan agar masalah ini ditanyakan langsung kepada pemilik SPBU dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) karena dinas tersebut yang berkaitan langsung dengan distribusi BBM.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah diadakan rapat dengar pendapat (hearing) terkait persoalan ini, di mana alasan yang diberikan adalah adanya pengurangan kuota BBM.
“Ini yang perlu dibenahi oleh aparat keamanan yang ada di sini, kalau kita ini kan tidak tahu, kita ini hanya pengguna dan pihak DPRD hanya pengawasan,” pungkasnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru