Digitalnews - Sangatta - Dalam upayanya untuk mengurangi masalah Silpa yang telah menghambat kemajuan pembangunan daerah, Joni, Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), menegaskan bahwa peran DPRD adalah untuk mendorong pemerintah agar segera melaksanakan proyek-proyek yang telah direncanakan.
“Kami hanya bisa mendesak agar secepatnya memulai pekerjaan, agar Silpa bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah lah yang mengetahui teknisnya seperti apa agar pelaksanaan dilakukan secepatnya agar Silpa bisa sekecil mungkin,” tegasnya.
Meski demikian, Joni sadar bahwa pengetahuan teknis mengenai pelaksanaan proyek lebih terkait dengan pemerintah.
Dia menyatakan harapannya agar proyek-proyek tersebut sudah mulai berjalan paling lambat pada bulan April.
“Kami berharap, setelah pengecekan lapangan, mungkin dua minggu ke depan sudah dilakukan pekerjaan,” ungkap Joni.
Terakhir, Joni menekankan pentingnya kerjasama antara DPRD dan pemerintah dalam mengatasi masalah Silpa.
“Kami berharap ada sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah dalam menangani masalah ini. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat mengurangi risiko terjadinya Silpa yang merugikan bagi pembangunan daerah,” tutupnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru