Share ke media
Populer

Kisruh di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura

06 Dec 2018 04:00:3839 Dibaca
No Photo
Foto : Juru Bicara Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Haji Adji Pangeran Ario Jaya Winata (Adji Boli)

Tenggarong - Sejak meninggalnya Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang ke 20, Sultan Haji Adji Muhammad Salehuddin II, tampuk kepemimpinan tertinggi di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menjadi kosong, rencana pihak Kesultanan akan melakukan penabalan (penobatan) Putera Mahkota Haji Adji Pangeran (HAP) Praboe Anoem Soerya Adiningrat sebagai Sultan yang ke 21.

Namun, ada beberapa isu yang berkembang baik di kalangan kerabat kesultanan sendiri maupun di masyarakat umum khususnya masyarakat bersuku Kutai.

Berdasarkan pengamatan digitalnews.id, selain Putra Mahkota yang sekarang ini yakni Haji Adji Pangeran (HAP) Praboe Anoem Soerya Adiningrat, secara garis keturunan ada juga beberapa “darah biru” yang memiliki syarat untuk menjadi Sultan yakni keturunan dari Almarhum Adji Misbachuddin gelar Adji Pangeran Soemantri II Bin Adji Illy Yasin gelar Adji Pangeran Soemantri I dan Keturunan dari Almarhum Adji Pangeran Yudho anak pertama dari Sultan AM Parikesit, selain garis keturunan tersebut, isu lainnya adalah, hanya segelintir orang di dalam kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura saja yang dilibatkan dalam kegiatan kesultanan selama ini terutama dalam proses penabalan (penobatan) Sultan ke 21, padahal ratusan kerabat dekat dari Sultan-sultan sebelumnya masih hidup dan aktif dalam melesatarikan adat dan budaya Kutai, sehingga ada kesan bahwa Kesultanan sekarang bukan milik kerabat kesultanan dan masyarakat luas tapi hanya dimiliki sekelompok orang.

Ditambah lagi dengan banyaknya konflik lahan yang banyak melibatkan lahan-lahan hibah sultan/raja yang merupakan hak waris turun-temurun yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan mengatasnamakan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Menjawab hal tersebut, juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Haji Adji Pangeran (HAP) Ario Jaya Winata, SH.,MM menjelaskan “terkait siapakah yang berhak menjadi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, bagaimana tata cara penobatannya dan adat apa yang harus dijalankan sangat jelas dapat dilihat dalam Undang-undang Panji Selaten Pasal 10 dan Pasal 39 serta nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Almarhum Adji Pangeran Ratoe tentang Tata Nilai Adat sebagai nama Dewan yang berbunyi Dewan Tata Nilai Adat sebagai Badan Musyawarah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura”.

“Aturan main yang baku tersebut telah disahkan secara hukum adat dan dilaksanakan secara turun temurun oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sehingga tidak akan ada lagi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan salah faham siapakah yang berhak menjadi sultan, dapat menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan terkait adanya oknum yang memanfaatkan nama besar kesultanan untuk kepentingan pribadi diantara sesama kerabat dan masyarakat umum, tidak ada lagi kerabat yang di utamakan dibanding dengan kerabat yang lain, menjadikan kedaton sebagai rumah besar yang menampung semua kerabat dan masyarakat umum, karena dijalankan secara musyawarah mufakat dan penuh keharmonisan yang nantinya akan melahirkan Sultan yang diakui semua kalangan dan mampu memimpin masyarakat Kutai di Kalimantan Timur ini”, tegas Adji Boli panggilan akrab dari Haji Adji Pangeran (HAP) Ario Jaya Winata, SH., MM.

Adji Boli menambahkan, “termasuk meluruskan tentang menteri yang ada di sejarah Kerajaan Kutai, karena di Kutai itu hanya ada 4 (empat) menteri, yakni Adji Maharaja Sakti sebagai Menteri Penasihat, Adji Maharaja Surowangsa sebagai Menteri Dalam Negeri, Adji Maharaja Darmawangsa sebagai Menteri Luar Negeri dan Adji Maharaja Sultan sebagai Raja, sehingga di Kesultanan Kutai Kartanegara tidak mengenal Menteri Pelestarian Tata Nilai Adat”.

“Kemudian adanya penganugerahan gelar bangsawan kepada seseorang padahal Sultan belum ada (telah meninggal dan belum didaulat Sultan yang baru) menjadi tidak sah karena pemberian gelar wajib ketika Sultan ada berkuasa karena ketika Sultan ada maka Erau pun ada, sebab pemberian gelar wajib di dalam Erau, tidak ada adatnya di luar erau”, tegas Adji Boli.

“Mengenai isu tentang banyaknya oknum yang mengatasnamakan kesultanan untuk kepentingan pribadi dengan modus meminta bantuan sumbangan dan hibah baik kepada instansi pemerintah maupun swasta terlebih lagi memanfaatkan Kesultanan untuk mengklaim kepemilikan lahan-lahan yang berujung pragmatis, yang nantinya akan melunturkan marwah kesultanan dan merusak seni, budaya, adat dan sejarah kesultanan yang sedang gencar-gencarnya untuk dilestarikan maka perlunya dibentuk Badan Pengelola Keuangan Kesultanan (BPKK) yang independen dan professional sehingga dana-dana tersebut tidak menjadi liar yang akhirnya berujung pada permasalahan hukum, apalagi saya dengar akan ada bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk penabalan Sultan, jangan sampai bantuan ini tidak maksimal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, untuk menghindari informasi yang tidak jelas atau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait Kesultanan silahkan menghubungi juru bicara Kesultanan yang telah di SK kan (diberikan surat keputusan) oleh Almarhum Ayahanda Sultan Haji Adji Mohammad Salehoeddin II kepada Adji Pangeran Hario Atmo Kesumo, Adji Pangeran Ario Kermanata (telah meninggal dunia) dan saya sendiri”, jelas Adji Boli sambil menutup pembicaraan. (Red/Ary)