KPK digiring ke Golkar Kaltim, Kok Bisa?

Samarinda - sekitar jam 11.00 WITA (30/6/2021) Kader DPD Partai Partai GOLKAR Kaltim dikejutkan dengan kedatangan Walikota Samarinda dan jajaran, karena di saat yang sama Golkar Kaltim sedang bersiap menyambut kedatangan aksi unjuk rasa terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Saat bertandang ke Kantor Sekretariat Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman, Walikota Samarinda Andi Harun, meminta diadakan pertemuan dengan pengurus Golkar Kaltim dengan alasan ada uji petik bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Golkar Kaltim.

Sampai berita ini diturunkan, pengurus Golkar Kaltim yang saat itu kebetulan ada di Sekretariat, tidak mengetahui siapa perwakilan KPK yang hadir sebab tidak memperkenalkan namanya, serta maksud dan tujuan yang jelas atas kedatangannya.

Berdasarkan rekaman suara yang digitalnews.id dapatkan dari pengurus Golkar Kaltim, KPK sebagian besar malah lebih banyak memberikan penjelasan yang mengarah kepada Walikota dan jajaran Pemkot Samarinda tentang asset milik Pemkot Samarinda.

Dari rekaman suara, KPK RI menjelaskan “Terkait persoalan Kantor Golkar yang diklaim tanahnya milik Pemkot Samarinda dan bangunannya milik Golkar, perwakilan KPK RI mengharapkan ada penyelesaian secara win-win solution, agar temuan BPK sejak tahun 2013 itu tidak menjadi temuan yang berulang-ulang, KPK belum clear benar apakah temuannya terkait dengan penguasaanya atau terkait dengan pencatatannya atau pengunaan optimalisasinya, melalui forum pertemuan ini KPK RI sangat berharap sekali kita temukan kesepakatan, alternatif-alternatif yang bisa kita gunakan yang pada prinsipnya adalah win-win solution baik bagi kota Samarinda dan pengurus Partai Golkar disini, pada prinsipnya KPK dalam posisi netral”.

Berita kedatangan KPK ke Golkar Kaltim menjadi bola liar, seolah-olah bahwa Golkar Kaltim atau Pengurus Golkar Kaltim sedang dalam jeratan tindak pidana korupsi bahkan diberitakan kedatangan KPK bertujuan untuk menyegel kantor Golkar Kaltim.

“Kedatangan KPK ke Kantor Golkar Kaltim terkesan bahwa KPK di giring masuk kedalam wilayah politik praktis yang sangat berbahaya bagi nama baik KPK. Apalagi KPK datang tanpa pemberitahuan, tanpa administrasi yang menjelaskan duduk perkara kedatangannya, kedatangannya tanpa dasar surat perintah, karena biasanya KPK dalam setiap tindakannya selalu taat administratif dan proseduril sesuai dengan aturan main di KPK, mungkin saja tanpa disadari oleh KPK, mereka masuk dalam strategi politik pihak tertentu, sehingga KPK harus lebih berhati-hati”, terang Fajar Dharmawan yang merupakan Pengurus Partai Golkar Bidang Kaderisasi ini.

Di sisi lain, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim Muhammad Husni Fahruddin yang akrab disapa Ayub ini menjelaskan bahwa “kedatangan Pak Walikota Samarinda Andi Harun dan jajaran sangat kita apresiasi dan kami ucapkan terimakasih karena jarang-jarang ada walikota yang mau capek-capek datang ke Sekretariat Partai Politik untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada pengurus Golkar Kaltim, penjelasan beliau akan kami tindaklanjuti dan kami pun sangat berterima kasih dengan KPK, yang mau datang bersusah payah bersama-sama rombongan Pemkot Samarinda tanpa kami undang ataupun tanpa memberikan pemberitahuan, seandainya kami diberitahukan secara resmi ataupun hanya melalui telpon saja, maka akan kami siapkan data-data yang dibutuhkan, karena biasanya kan KPK perlu data, dan kami akan siapkan juga pengurus yang lebih faham sejarah bangunan dan tanah yang kami tempati sekarang ini, karena biasanya KPK perlu mengambil keterangan, lain kali kami akan undang secara resmi agar KPK dapat hadir ke Golkar Kaltim untuk memberikan saran dan arahannya”.

Dilanjutkannya, “Apapun framing yang dilekatkan atas kedatangan KPK ke Golkar Kaltim, ah tentu saja banyak negatifnya, padahal KPK itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, namun hari ini kami merasa sangat diuntungkan dan tercerahkan, sekaligus juga mungkin pencerahan bagi Pemkot Samarinda, sebab dengan jelas perwakilan KPK RI menyatakan bahwa KPK dalam posisi netral untuk kasus ini, dan berharap ditemukannya alternatif kesepakatan yang win-win solution (saling menguntungkan) bagi kedua belah pihak”, terang Ayub yang saat ini masih studi penyelesaian program doktoral hukum.

“Dari penjelasan KPK ini harusnya kita dapat menangkap bahwa permasalahan Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim harusnya dapat diselesaikan secara bijak tanpa ada tendensi subjektif, apalagi Walikota sebelumnya Pak Syahrie Jaang pernah bersurat dan menawarkan alternatif win-win solution seperti yang disampaikan KPK dan kami hari ini juga mengharapkan Walikota Samarinda Andi Harun memiliki itikad yang sama dengan pak Jaang dan mantan Walikota-walikota sebelumnya, untuk itu kami berjanji akan menyelesaikan permasalahan asset ini agar tidak merugikan Pemkot Samarinda yang kita cintai ini, agar tidak membuat pak Walikota susah lagi, beliau sudah baik sekali mau memberikan saran dan nasehatnya”, jelas Ayub yang juga berprofesi sebagai advokat ini.

Tepat memang hari ini bila dikatakan bahwa Golkar Kaltim bak gadis rupawan nan cantik jelita, berpotensial menjadi partai tercantik yang berhasil merebut hati rakyat dalam perpolitikan di tahun 2024, sehingga gerak kakinya selalu mendapatkan perhatian apalagi sekarang ini hampir sebagian pengurus Golkar berasal dari kaum muda yang tentu saja sangat aktif dan produktif. (JR/Red)