Share ke media
Populer

KTP dan Forum Rekanan desak DPRD segera adakan RDP terkait proses lelang LPSE – BLP Kukar yang diduga kental dengan konspirasi.

28 Jul 2021 04:00:30842 Dibaca
No Photo
Photo : Siswo Cahyono, SE Wakil Tua DPRD Kukar (Kiri baju batik) menerima surat permohonan RDP dari Administratur Pertama KTP Komisariat Kukar, Junaid, S.Ag (Baju putih) digedung DPRD Kukar, Selasa 27/7/2021

Kukar – Komite Transparansi Pembangunan (KTP) bersama Forum Rekanan, kemarin (selasa 27/07/21) mendatangi DPRD Kukar, mendesak agar DPRD Kukar segera menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait keluhan para rekanan lokal yang sulit mendapat pekerjaan dikarenakan proses lelang LPSE di Bagian Lelang Pengadaan (BLP) Setkab. Kukar yang ditengarai penuh dengan konspirasi.

Ketua Forum Rekanan Andi Husri, SH didampingi Sekretarisnya Junaid, S.Ag bersama beberapa perwakilan pengurus KTP, dikantor DPRD Kukar sesaat setelah penyerahan surat permohonan RDP yang diterima langsung oleh Siswo Cahyono, SE selaku Wakil Ketua DPRD Kukar, menyampaikan kekecewaan teman-teman kontraktor yang tergabung dalam forum Rekanan Kab. Kukar terhadap proses lelang yang diduga penuh dengan rekayasa dan konspirasi.

“Melalui forum RDP kami mendesak agar DPRD Kukar dengan kewenangan dan fungsinya, diharapkan dapat  membongkar praktek “kong-kalikong” dalam proses lelang LPSE dikukar, yang ditengarai melibatkan para pejabat penting dilingkungan Pemda Kukar”, kata Andi Husri, SH.

“Nanti akan kita beberkan semua modus operandi dan siapa-siapa saja oknum pejabat yang ikut bermain proyek di Kukar dan kami juga mengumpulkan bukti dan saksi sebanyak-banyaknya apabila dianggap cukup memenuhi unsur-unsur pidana,  bersama KTP kami tidak akan segan-segan mendorong persoalan lelang LPSE tersebut keranah hukum”, tambah Andi Husri, SH.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono, SE menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk menggelar RDP terkait permohonan Forum Rekanan dan KTP sesegera mungkin dan akan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk instansi vertikal, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.  

“sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban untuk menindak-lanjuti apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat, sebagai wujud pengawasan (controlling) yang melekat pada salah-satu fungsi lembaga DPRD. Insya Allah segera kami koordinasikan dengan komisi III yang membidangi Pembangunan dan setelah itu kami akan agendakan serta jadwalkan pelaksanaannya (Red : RDP)” ujar Siswo panggilan akrab Siswo Cahyono, SE kepada awak media ini.  

Sementara itu Koordinator Pertama KTP Komisariat Kukar - Ishak Iskandar, secara terpisah melalui telepon selulernya kepada wartawan media ini, membenarkan bahwa pihaknya secara resmi telah melayangkan surat kepada DPRD Kukar, mendesak agar segera menggelar RDP terkait dugaan konspirasi lelang LPSE pada BLP yang ditengarai melibatkan oknum pejabat tinggi dilingkungan Pemda Kukar.

“Kalau praktek konspirasi lelang seperti ini dibiarkan, disamping menimbulkan keresahan dikalangan kontraktor lokal yang sulit mengikuti pola permainan seperti ini, kami sebagai lembaga independen yang mengedepankan transparansi, merasa berkepentingan untuk membongkar praktek-praktek yang penuh rekayasa dan tidak transparan serta berpotensi tipikor tersebut”, pungkas Ishak Iskandar menutup pembicaraan. (Red/F)