Share ke media
Hukum

Laporkan Panitera Pengganti ke Polisi, Rahim mencontohkan 6 Keterangannya Diduga Dipalsukan

10 Mar 2020 07:42:31933 Dibaca
No Photo
Ketua Bidang Advokasi dan Lingkungan Hidup DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Abdul Rahim melapor panitera pengganti PN Samarinda, Lis Suryani ke Polresta Samarinda, Jumat (24/1/2020).

SAMARINDA| Ketua Bidang Advokasi dan Lingkungan Hidup DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Abdul Rahim melapor panitera pengganti PN Samarinda, Lis Suryani ke Polresta Samarinda, Jumat (24/1/2020). 

Rahim menilai panitera pengganti telah merugikan dan membahayakan dirinya sehingga dirinya berpotensi dilaporkan pihak berperkara jika hal ini dipersoalkan pihak yang berperkara atas kesaksian palsu. 

Padahal kesaksiannya, menurut Rahim benar di persidangan namun justru keterangannya diatas sumpah dipersidangan diduga dipalsukan dan dikarang-karang panitera dalam salinan putusan. Dugaan pemalsuan akta salinan putusan atas keterangan saksi Rahim ini dalam perkara perdata nomor 113/Pdt.G/2019/PN. Smr. 

Menurut Rahim, ada 21 keterangan yang ditulis oleh panitera dalam salinan putusan namun banyak mengaburkan kesaksiannya. 

Tapi dari sekian banyak itu, ada enam poin yang krusial. Rahim mencontohkan.

Pertama, dalam kesaksian dirinya dipersidangan mengatakan dan menerangkan bahwa Achmad menyebut tanahnya tumpang tindih itu fitnah. Artinya Achmad keberatan tanahnya di tuduh tumpang tindih

Namun, dalam salinan putusan penitera pengganti justru menulis Chayadi Guy yang mengatakan tumpang tindih adalah fitnah. 

“Jadi seolah-olah saya bersaksi untuk Chayadi Guy. Padahal kan saya menyebut Achmad, bukan Chayadi Guy,” kata dia. 

Kemudian, salinan putusan yang ditulis panitera melanjutkan tulisannya dengan bahwa saksi tahu tanah tidak tumpang tindih karena mempelajari surat-surat dari BPN. 

“Padahal saya tidak pernah bersaksi begitu di persidangan. Saya juga tidak pernah ke BPN. Saya hanya tahu tanah itu tidak tumpang tindih saat mempelajari berkas dari putusan PTUN maupun surat kepemilikan Achmad,” tegas Rahim. 

Kemudian poin lain, dalam salinan putusan panitera menulis saksi tidak tahu isi diktum sertifikat Chayadi Guy dapat diperbaharui. 

“Padahal saya tidak menyebut soal diktum. Lalu kenapa ada kata diktum di salinan putusan,” tanya Rahim. 

Kemudian, panitera juga menulis bahwa benar Achmad pernah meralat dakwaan tanggal 15 Des 2018 karena ditekan dan dibuat binggung. 

“Padahal, saya tidak pernah mengatakan hal tersebut di persidangan, ini jelas mengaburkan keterangan saya. Padahal keterangan Saya  di persidangan bilang Achmad ralat BAP di penyidik kepolisian kenapa bisa dirubah menjadi dakwaan yg diralat,” katanya. 

Kemudian, dalam salinan putusan ditulis bahwa tanda tangan RT tidak palsu. Itu hanya paraf dan diketahui saksi pada saat Jamaluddin jadi saksi di PTUN. Tulisan panitera dalam salinan putusan atas keterangan saya ini kabur.

“Padahal keterangan saya di persidangan jelas dan terang tidak seperti apa yang dituliskan panitera dalam salinan putusan yang multi tafsir (kabur), saya jelas tidak pernah menghadiri persidangan PTUN. Saya tidak pernah juga mengatakan Jamaluddin bersaksi di PTUN itu paraf, jadi seolah-olah saya mengahadiri persidangan PTUN mendengar kesaksian Rt Djamaludin, yang benar adalah saya justru tahu RT Djamaludin menggunakan paraf nya dari surat pernyataan RT Djamaludin,”  tegasnya. 

“Ini malah tidak ditulis sebaliknya dipelintirkan panitera di salinan putusan dan saya hanya membaca kesaksian RT Djamaludin dalam salinan putusan PTUN,” tambahnya.

Kemudian poin lain, dalam salinan tertulis bahwa bukti putusan PTUN tidak ada pemalsuan surat. 

Padahal dirinya tidak pernah mengatakan itu, menurut Rahim itu karangan panitera sendiri dan bisa membahayakan dirinya.  

“Karena saya tidak pernah mengatakan dalam salinan putusan PTUN ada kalimat tidak ada pemalsuan surat. Ini mengada-ngada dan karangan Panitera sendiri,” tambah Rahim.

Kemudian, dalam salinan Jamaluddin mengakui atas putusan PTUN mengatakan tanah tidak pernah tumpang tindih sekitar 2017. 

Padahal dirinya tidak bersaksi demikian di persidangan, lalu kata Rahim kenapa ada tulisan yang demikian dalam salinan putusan. 

“Ini murni pemalsuan keterangan saya, bahkan ada rekaman kesaksiannya di persidangan sebagai pembanding,” ungkapnya

Dengan demikian, Rahim menyimpulkan ada indikasi pemalsuan sekaligus mengabur  keterangannya di persidangan. 

Hal itu merugikan dan membahayakan dirinya dan pihak berperkara berpotensi dirugikan.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara PN Samarinda, Abdul Rahman Karim mengatakan aparat pengadilan diperbolehkan tidak menghadiri panggilan polisi/penyidik apabila ada laporan menyangkut tugas-tugas yudisial.

“Apabila ada pengaduan pencari keadilan yang menyangkut ketidakpuasan, apabila terbukti, maka hal tersebut adalah unprofesional condact (tindakan tidak profesional),” ungkap Karim kepada media ini melalui pesan singkat WatsApps.

(*)