Luncurkan Digitalisasi Pendidikan di Kaltim, Hadi Ucapkan Terimakasih Atas Pengabdian Para Guru.

SAMARINDA - Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kaltim meluncurkan agenda Launching Digitalisasi Pendidikan di Kalimantan Timur, di Gedung Convention Hall, Kawasan Gor Sempaja, Samarinda, Senin (25/11/2019).

Agenda itu diluncurkan tepat pada moment hari pendidikan nasional.

Turut hadir dalam Launching itu adalah wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi sekaligus membuka peluncuran program.

Awal sambutannya, Hadi mengucapkan terimakasihnya  kepada seluruh guru di kalimantan timur, yang telah mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak bangsa.

Atas jasanya, Hadi Mulyadi atas nama pemerintah provinsi kaltim akan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana dan memberikan peningkatan sejahtera untuk guru-guru, walaupun dianggap itu belum maksimal.

“tapi dalam setiap tahun, sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan dan tahun ini kita menyediakan Rp. 165 Miliar untuk para siswa, baik beasiswa stimulan maupun beasiswa tuntas, juga memberikan bantuan laptop kepada seluruh guru secara bertahap, dan ditargetkan tahun 2024 sudah 100 persen,” kata Hadi dalam sambutannya.

Tidak bisa dipungkiri, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan pelopor peradaban di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya situs kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan tertua di Indonesia ini terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara. 

Kaltim memiliki luas 127.346,92 kilo meter persegi. Kaltim merupakan provinsi terluas di ke-4 di Indoensia dengan jumlah penduduk pada 2019 mencapai 3, juta jiwa. 

Sebagai provinsi besar dengan berbagai potensinya, Kaltim memiliki tantangan untuk mewujudkan generasi muda yang mampu menjadi tumpuan dan harapan bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang berkelanjutan. 

Saat ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim menduduki peringkat ketiga di atas rata-rata nasional dibandingkan dengan provinsi lain. IPM memiliki 3 komponen yaitu, angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupan layak.

Secara umum, IPM Kaltim meningkat dari 71,31 pada 2010 menjadi 75,83 pada 2018. Pada periode 2017-2018, IPM Kaltim berhasil tumbuh 0,95 persen. Saat ini pembangunan manusia Kaltim berstatus “tinggi”.

Masing-masing komponen pembentuk IPM Kaltim mengalami peningkatan. Adapun nilai atau capaian uhh, harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita disesuaikan, masing- masing sebesar 73,96 tahun, 13,67 tahun, 9,48 tahun, dan 11,92 juta rupiah.

“Kita mulailah dari dunia pendidikan, supaya mereka nanti masuk dunia kerja, mereka sudah terbiasa dengan spirit kerja yang tinggi, dengan menggunakan digitalisasi ini kan tujuannya, supaya pendidikan itu mangalam pemerataan, supaya sampai ke pedalaman,” tutur Hadi.

Program masterplan digitalisasi pendidikan di Kaltim yang diluncurkan ini memiliki 3 pondasi utama. Pertama infrastruktur. Dinas Pendidikan Kaltim menyediakan jaringan fiber optic dan bandwidth. Kedua, fasilitas.

“Maunya kita semuanya, tapi ini kan kewenangan provinsi hanya untuk SMA, tapi ini memang keputusan Presiden, agar digitalisasi itu bukan hanya di dunia pendidikan tapi di seluruh lini kehidupan, atau rekanan yang berevolusi secara bertahap di masyarakat,” sampainya.

Dinas Pendidikan Kaltim membagikan leptop dan komputer. Ketiga, sistem. Dinas Pendidikan Kaltim membuat aplikasi bahan ajar digital dan pengembangan praktik Long Distance Learning. 

“Semua mendapatkan satu laptop satu murid, satu android dan mudah mudahan dengan digitalisasi pendidikan ini, proses pendidikan kita menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih bisa memberikan hasil yang maksimal,” lanjutnya.

Dengan mengarungi samudera digitalisasi Dinas Pendidikan Kaltim siap menyambut masa depan pendidikan Kaltim ke depan ke arah yang lebih baik.

“Proses pemerataan itu memang pekerjaan rumah kita, harapannya dapat dengan baik hal yang belum bisa kita selesaikan secara bertahap, karena ini proses yang panjang dan dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru, maka proses pemerataan akan menjadi lebih cepat,” imbuh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. (Ar/*)