Digitalnews - Sangatta - Maswar, anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kutai Timur (Kutim), mengeluarkan pernyataan penting mengenai manajemen aset daerah yang efisien dan tertib, menyoroti kebutuhan akan tata kelola yang optimal di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Dengan total aset senilai Rp18 triliun, Maswar menekankan bahwa kekayaan daerah ini harus dikelola secara optimal untuk memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“Pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan pengelolaan yang baik,” ujarnya.
Fraksi Golkar Kutim juga memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan Raperda ini, mengingat batas waktu yang telah ditetapkan untuk pembahasannya hingga bulan Juni.
Maswar menggarisbawahi pentingnya pembahasan yang tepat waktu antara kepala daerah dan DPRD guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan mematuhi batas waktu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, memastikan semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara efektif,” katanya.
Maswar juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan Kutai Timur. Fraksi Golkar Kutim berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kutim memenuhi standar tata kelola yang baik.
Langkah ini dinilai sebagai upaya serius Fraksi Golkar dalam meningkatkan kualitas manajemen aset dan pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan manajemen yang tertib dan transparan, diharapkan aset-aset daerah dapat dikelola dengan lebih baik, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Timur,” tandasnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru