Share ke media
Hukum

Menyoal Tambang Ilegal, Sarkowi Minta Distamben Inspeksi Dilapangan

29 Jun 2020 06:00:001143 Dibaca
No Photo
Anggota DPRD Kaltim Sarkowi mengatakan, mengenai pertambangan ilegal, pihaknya telah meminta Distamben untuk inspeksi dilapangan.

SAMARINDA - Aktifitas pertambangan Batubara di Kaltim tak sulit diendus keberadaannya, tidak sedikit berdampingan dengan lokasi pertanian, begitu pula dengan perkampungan. Baik legal maupun ilegal. Sejumlah instansi pemerintah mengakui itu. 

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah dari maraknya pertambangan batubara ilegal, tidak jarang warga mengeluhkan itu, hingga mendokumentasikan aktivitasnya. Bahkan mereka beraktivitas mengunakan jalan umum.

Beberapa waktu lalu aktifitas batubara yang tak lazim itu juga terlihat di kecamatan Sebulu, desa Sebulu Modern. Hilir mudik truk mengunakan jalan umum, warga setempat mengakui bahwa itu mengangkut batubara.

Saat dikonfirmasi Camat Sebulu, mochfizar mengakui, diwilayahnya marak pertambangan. “Kalau pertambangan memang banyak, tapi saya tidak tau legal ataupun ilegal, karena perijinannya bukan melalui kita,“ungkapnya beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu Anggota DPRD Kaltim Sarkowi mengatakan, mengenai pertambangan ilegal, pihaknya telah meminta Distamben untuk inspeksi dilapangan.

“Kalau soal tambang ilegal, kita ini sudah beberapa kali minta kepada Distamben untuk melakukan inspeksi dilapangan, bahkan sekarang sudah ada kerjasama antara Distamben, Polda Kaltim dan pihak kejaksaan termasuk TNI,“Bebernya saat ditemui di gedut D, dilantai 6 DPRD Kaltim, Senin (29/06/20).

Disebutnya jika ditemukan pertambangan ilegal, dirinya menyarankan agar segera melaporkan pada instansi terkait. Tetapi disisi lain kata dia, dilematis juga dihadapi masyarakat karena bingung harus melapor kemana.

“Makanya DPR sekrang mendorong agar disiapkan laporan atau pengaduan secara online, supaya Distamben segera mengeluarkan untuk hal itu terkait tambang-tambang ilegal,“saran Sarkowi.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini menilai, permasalahan tambang itu sangat kompleks, sehingga penanganannya juga tidak mudah. Hal itu butuh kerjasama seluruh pihak.

“Karena masalah tambang ini harus dilakukan¬† langkah-langkah terpadu, disitu harus ada polisinya, ada dinas terkait juga, harus melibatkan kelompok-kelompok lain. Jadi tidak bisa hanya satu dua pihak saja, karena masalah Tambang ini sangat kompleks, pelanggarannya sering terjadi tetapi ketika ada laporan, lalu di inspeksi, eh tambangnya sudah tidak ada, begitu kan sering terjadi,“ujar Sarkowi.

“Makanya saya katakan bahwa untuk menangani pertambangan harus terpadu, olehnya itu sekrang dibentuk tim tim yang melibatkan Kejakasaan, distamben, TNI bahkan Polri termasuk KPK,“lanjutnya.

Olehnya itu dia berharap agar laporan secara online itu segera diadakan oleh dinas pertambangan. Maka dengan demikian mereka bisa menyusun langkah strategis untuk penanganan, “selama ini kan berjalan masing masing, kalau tim sudah mulai diaktifkan maka secara otomatis akan lebih mudah mengkroscek tambang tambang itu,“tutupnya.

(Jr/*)