Money Politic dan Isu Sara Pada Pilgub Kaltim, Disorot Mahasiswa

DigitalNews.id - Mendorong agar terbangunya kondusifitas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kaltim, atau lebih populer disebut Pilgub Kaltim, belasan mahasiswa menggelar aksi ujuk rasa di Simpang Empat Mall Lembuswana, Selasa (05/06/18) siang.

Mereka menyampaikan pesan kepada semua Pasangan Calon (Paslon)  Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, agar tidak mempertontonkan demokrasi yang buruk pada seluruh tahapan Pilgub kali ini.

“Berilah tauladan dan contoh yang baik kepada generasi bangsa ini,” papar Heriman, Koordinator Aksi Mahasiswa, ditemui disela-sela berlangsungnya aksi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik Money Politic (Politik Uang) pada setiap perhelatan demokrasi, baik itu Pemilu di tingkat daerah maupun tingkat pusat, sudah dianggap lumrah, bahkan lebih dari itu “Money Politic” sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi Tim Pemenangan Paslon untuk mendulang suara. Seolah-olah tanpa bagi-bagi uang, kemenangan mustahil dapat diraih.

Untuk itu, agar terlaksana Pemilukada Kaltim yang damai, mereka meminta agar Pilgub Kaltim kali ini terhindar dari segala bentuk kecurangan, khususnya praktik bagi-bagi uang (Money Politic) yang dalam praktiknya sering diistilahkan dengan “serangan fajar”. 

“Kami meminta kepada masing-masing Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengikuti kontestasi kali ini, sama-sama tidak melakukan praktek bagi-bagi uang, dimana hal tersebut dapat mencederai proses demokrasi nantinya” tambahnya.

Selain itu, mereka juga meminta agar tidak menggunakan momentum bulan suci ramadhan, untuk tujuan politik dan pemanfaatan fasilitas tempat ibadah sebagai sarana kampanye, misalnya dengan bungkus safari ramadhan.

“Itulah mengapa kami juga menolak setiap Paslon atau timnya, menggunakan fasilitas ibadah sebagai tempat kampanye,” papar Heriman

Maraknya isu sara dan bertebarannya informasi hoax juga tak luput menjadi sorotan, bahkan cenderung semakin marak menjelang berlangsungnya Pilgub. 

Indikasinya kuat kalau bertebarannya isu sara dan informasi hoax, kuat dugaan bahwa hal tersebut merupakan strategi kampanye hitam (black campaign) dari Paslon atau Tim Pemenangannya, meski ia tidak menunjuk Paslon atau Tim Pemenangan Paslon yang mana, tetapi ia memastikan bahwa hal tersebut nyata adanya.

“Terlepas dari semua itu, Kita serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu/Panwas agar bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak memihak dan profesional, sesuai dengan tupoksinya. Dan kita juga akan selalu memantau dan mengikuti segala  perkembangan melalui saluran informasi yang ada. Untuk kita semua bahwa ini merupakan momentum yang baik bagi  pendidikan politik masyarakat,” imbuhnya.

Dalam rangka tersebut, pihaknya  menyampaikan tuntutannya kepada KPU Kaltim dan Bawaslu Kaltim untuk memastikan hal tersebut sungguh-sungguh menjadi perhatian. (fran/dr/digitalnews)