OPD di Kukar Diharapkan Punya Persepsi yang Sama Percepat Realisasi Anggaran

Balikpapan – Semua organisasi perangkat daerah di Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam mempercepat realisasi anggaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono pada acara penguatan kapasitas pejabat penatausahaan keuangan OPD dalam penyusunan laporan keuangan berbasis aktual dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Balikpapan, Sabtu (9/11/2024).

Sunggono menerangkan, kegiatan yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar ini dalam rangka penguatan kapasitas penyusun laporan keuangan SKPD. Dan juga evaluasi serapan anggaran bagi Pejabat pengelola keuangan (PPK).

“Khususnya dalam rangka antisipasi kita untuk penyelesaian kegiatan akhir tahun masalah keuangan daerah dan strategi pemerintah terhadap Anggaran Tahun 2025,” terangnya.

Dijelaskan, tahun ini pertama kalinya Kukar akan membuat laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data dari SIPD. Diharapkan tidak ada gangguan sistem yang menyebabkan laporan keuangan Pemkab Kukar terganggu.

Oleh karena itu, kegiatan yang digelar BPKAD ini disebut bisa meminimalisasi, mengantisipasi serta menginvestigasi risiko kemungkinan yang terjadi. Sehingga target untuk bisa menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sampai akhir Maret 2025 dapat tercapai.

“Dikarenakan anggaran Pemkab Kukar sangat banyak, sedangkan penyerapan anggaran hingga saat ini masih perlu percepatan kita dan fungsi peran PPK untuk menatausahakan administrasi keuangannya. Khususnya yang berhubungan dengan berbasis SIPD sangat perlu didorong kompetensinya sehingga bisa sesuai dengan yang diharapkan,” beber Sunggono.

Karena itu dirinya berharap kepada semua OPD untuk mempunyai pemahaman yang sama terkait pentingnya menatausahakan, melakukan percepatan terhadap anggaran yang sudah ada. Pasalnya anggaran itu memang harus segera direalisasikan karena berkenaan dengan kebutuhan masyarakat.

“Di samping mengupayakan percepatan realisasi anggaran juga menatausahakan yang benar dan yang terpenting harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandas Sunggono. (dn)