Share ke media
Ekonomi

Pemkab Kukar Bakal Optimalkan SILPA 2024 untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

02 Jul 2025 06:00:3014 Dibaca
No Photo
Wabup Rendi Solihin menanggapi pemandangan umum atas pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Pemkab Kukar terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 di DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025). (istimewa)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bakal mengoptimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin menanggapi pemandangan umum atas pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Pemkab Kukar terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 di DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).

Rendi menyampaikan apresiasinya atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kinerja Pemkab kukar dalam pelaksanaan APPD 2024. Pemkab Kukar menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas saran dan masukan serta komitmennya untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kukar menyadari bahwa terdapat pelaksanaan program yang belum optimal. Untuk itu perlunya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran dan terjaganya kualitas pembangunanan,” ujarnya.

Lebih lanjut Rendi menyebut besarnya jumlah SILPA Pemkab Kukar tidak semata-mata karena serapan anggaran yang rendah. Tetapi juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat earmark dari Pemerintah Pusat yang sebagian besar alokasi anggaran terjadi di akhir tahun.

“Sehingga tidak cukup waktu pelaksanaannya serta adanya perubahan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah, baik atas penyaluran dana kurang bayar atau dana reguler yang mempengaruhi komposisi Silpa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024,” terang Rendi.

SILPA Tahun 2024 tersebut, imbuhnya, bakal dioptimalkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Di antaranya digunakan untuk upaya menekan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.

Kata Rendi, ada yang beberapa capaian Pemkab Kukar sesuai target dan ada beberapa yang belum terealisasi sesuai target. Selanjutnya catatan dari DPRD Kukar yang sebagian besar semua Fraksi menyampaikan adalah optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan PAD yang harus dimaksimalkan.

“Ke depannya kami akan terus meningkatkan PAD. Pada lima tahun ke depan minimal selalu meningkat di setiap tahunnya, banyak hal yang bisa kita tingkatkan di Kukar, seperti optimalisasi untuk seluruh Perseroda, Perusda, BUMD yang dimiliki Kabupaten Kukar harus dimaksimalkan,” tandas Rendi. (dn)