Hukum
Laksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo Kukar Gelar Uji Konsekuensi
10 Nov 2021 05:14:00
Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Kukar Akhmad Taufik Hidayat usai Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder garapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Sabtu (9/11/2024).
Akhmad Taufik mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk menyukseskan gelaran lima tahunan ini dengan berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kepada ASN, dia menekankan perlunya menjaga netralitas.
“Sebagai abdi negara tidak boleh ada keberpihakan karena akan berpengaruh pada pelayan kepada masyarakat. Jadi netralitas mutlak bagi ASN, karena apabila dilanggar akan ada sanksinya,” sebut Akhmad.
Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo menuturkan, rakor bersama stakeholder ini penting mengingat pelaksanaan Pilkada yang tinggal menghitung hari.
“Mungkin bagi masyarakat tidak terasa, tetapi bagi kami penyelenggara sangat terasa sekali perputaran waktunya,” ungkapnya.
Menurut catatan Bawaslu, Kaltim termasuk 5 besar provinsi yang rawan pelanggaran. Sementara untuk Kukar masuk urutan ke-48 kabupaten rawan pelanggaran.
“Tetapi alhamdulillah mendekati delapan belas hari ini daerah kita Kutai Kartanegara cukup kondusif” ujar Teguh. (dn)
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru