Pemkab Kukar Sambut Baik Keinginan TPAKD Pemkot Bontang Studi Tiru Program KKI

Tenggarong – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut baik pemerintah daerah yang tertarik melakukan studi tiru terkait pelaksanaan Kredit Usaha Mikro 0% atau Program Kredit Kukar Idaman (KKI). Salah satunya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang menyambangi Pemkab Kukar, Rabu (20/11/2024).

Ketua rombongan TPAKD Bontang Lukman menerangkan, TPAKD sudah dibentuk di Pemkot Bontang sejak 2021. Tetapi peluncuran dan pengukuhannya baru dilakukan di 2024.

Disampaikan, Pemkot Bontang ingin mengadopsi apa yang telah dilakukan Pemkab Kukar dengan program KKI yang memberikan fasilitas kredit permodalan kepada pelaku usaha kecil menengah dengan bunga 0 %.

“Itulah tujuan kunjungan kerja studi banding untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Mikro 0% Kukar Idaman yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Kertanegara,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bontang ini. 

Rombongan TPAKD Pemkot Bontang ini diterima Asisten III bidang Administrasi Umum Pemkab Kukar Dafip Haryanto yang didampingi Kabag Perekonomian Haryo Martani di ruang Eksekutif kantor bupati. Dafip menyambut baik kunjungan TPKAD Pemkot Bontang yang ingin mempelajari dan menjadikan pelaksanaan pemberian KKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bahan studi banding.

Kata Dafip, sejak tahun 2021 Kukar sudah melakukan penetapan dan mengukuhkan TPAKD-nya dan sudah berjalan programnya yaitu KKI yang memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga 0%. Program ini telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.

“Jadi berdasarkan rekomendasi dari OJK (otoritas jasa keuangan) yang terbaik di Kalimantan Timur ini yang sudah melaksanakan dan sudah implementasi itu ya di Kukar, dari dasar itu mereka (Pemkot Bontang) melakukan studi tiru ke Kukar,” terang Dafip.

Diungkapkan Dafip bahwa pada pekan sebelumnya Kukar juga menerima TPKAD Kabupaten Paser berkaitan dengan hal yang sama. Bagaimana implementasi dan penyiapan segala sesuatu terhadap realisasi KKI, khususnya kredit melawan rentenir dengan bunga 0%.

“Tadi sudah disampaikan oleh Kabag Ekonomi terkait bagaimana implementasi kegiatannya, tata cara atau prosesnya bagaimana mereka dapat kredit itu, kemudian siapa sih yang berperan dalam rangka untuk percepatan realisasi serapan program itu,” terangnya.

Dafip berharap apa yang disampaikan bisa menjadikan bahan bagi Pemkot Bontang untuk segera diluncurkan program itu di tahun ini.

“Intinya agar segera membangun kolaborasi yang maksimal di internal TPKAD, dan tetap bahwa program ini dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat, namun ini bukan program bagi-bagi uang, tetap harus ada pengembaliannya,” tandasnya. (dn)