Pemkab Kukar Sebut Redistribusi Tanah Berikan Kepastian Hukum Hak Masyarakat

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan redistribusi tanah memberikan kepastian hukum hak masyarakat. Sebagaimana disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kukar Akhmad Taufik Hidayat usai menghadiri Sidang Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA), Senin (11/11/2024). 

“Tujuannya diadakan redistribusi tanah adalah dalam rangka mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah. Sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek hukum yang memenuhi persyaratan,” terang Akhmad Taufik.

Karena itu pihaknya berharap melalui kegiatan yang diadakan Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kukar ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat. Untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat..

“Selain itu tujuan redistribusi tanah ini juga dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan badan sosial, ekonomi, subjek redistribusi tanah, yang dimana lahan redistribusi ini merupakan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria, Red.) yang berasal dari kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat,” beber Taufik.

Adapun sidang GTRA, imbuhnya, adalah untuk ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah yang sesuai peraturan perundang-undangan. Yang nantinya ditindaklanjuti dengan pemberian hak atas tanah,

“Kita berharap ke depan GTRA ini berjalan lancar sehingga apa yang masih jadi permasalahan di masyarakat bisa terselesaikan dengan baik,” harapnya.

Kepala ATR/BPN Kabupaten Kukar Aag Nugroho menyampaikan, ada 10 kecamatan yang masuk dalam redistribusi tanah. Meliputi Anggana, Kembang Janggut, Loa Janan, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Kaman, Muara Wis, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kenohan yang terdapat 18 desa di dalamnya

”Semoga kegiatan ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat sehingga mendapatkan ketentraman untuk mendapatkan sertifikat dengan catatan khusus kawasan TORA ini tidak bisa dialihkan selama 10 tahun berdasarkan ketentuan dan tidak mudah diperjualbelikan,” harap Aag. (dn)