Share ke media
Politik

Pemkab Kukar Tawarkan Paradigma Baru CSR kepada Perusahaan Lewat Program RBPK

13 Oct 2023 04:00:06424 Dibaca
No Photo
Sekda Kukar Sunggono membuka kegiatan Desk Usulan Program RBPK kepada Perusahaan Pertambangan Batubara dan Perkebunan di wilayah Kukar, Kamis (12/10/2023) di Ruang Rapat Bappeda Kukar. (istimewa)

Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menawarkan paradigma baru kepada perusahaan melalui Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK). Sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono saat membuka kegiatan Desk Usulan Program RBPK kepada perusahaan pertambangan batu bara dan perkebunan di wilayah Kukar, Kamis (12/10/2023).

Sunggono dalam arahannya menyebut Kukar saat ini dihadapkan pada tiga masalah besar. Yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

“Tiga tantangan besar tersebut menjadi mata rantai yang saling terkait dan harus dipecahkan. Pemerintah tak bisa sendiri. Untuk itu perlu peran berbagi pihak termasuk perusahaan,” ujarnya.

Kata Sunggono, masalah besar yang seperti lingkaran setan itu harus segera diputus dengan program RBPK. Yang salah satunya adalah corporate social responcibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).

Menurutnya selama ini CSR yang dilakukan masih bersifat sporadis, belum fokus dan terintegrasi. Program CSR cenderung pada kegiatan dengan skala kecil sehingga dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan.

Karenanya Pemkab Kukar menawarkan paradigma baru CSR dengan mendorong agar program CSR dilakukan sejalan dengan prinsip yaitu fokus, bertahap dan berkelanjutan.

“Kegiatan yang disusun harus memiliki road map yang jelas dengan siapa sasarannya, apa manfaatnya dan bagaimana tindak lanjutnya. Sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah yaitu by name dan by address,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa program atau kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jangan hanya berorientasi pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur. Melainkan juga harus memfokuskan pada sektor pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana.

“Kami punya data yang valid siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi,” ungkap Sunggono.

Lebih lanjut dikatakan, perusahaan tak perlu khawatir memberikan CSR. Pasalnya yang akan diprioritaskan adalah masyarakat miskin di wilayah kerjanya. Kegiatan RBPK ini dilakukan untuk memastikan perusahaan punya tanggung jawab yang sama kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah kerjanya. (dn)