Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Bersama Hadirkan Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kelompok rentan. Hal itu disampaikan Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar Dafip Haryanto saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Urusan Pemuda, Disabilitas, Anak, Perempuan dan Budaya, Senin (5/5/2025).

Dafip mengatakan Musrenbang Tematik tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kelompok rentan serta strategis. 

“Tentu kita menyadari bahwa pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pelaku budaya merupakan elemen penting dalam pembangunan daerah. Namun selama ini belum sepenuhnya memperoleh ruang yang proporsional dalam perencanaan dan penganggaran,” ungkapnya.

Karena itu melalui forum ini, Pemkab bersama jajaran terkait ingin menggali aspirasi, menyerap kebutuhan, serta merumuskan usulan program dan kegiatan yang lebih berpihak dan menjawab langsung tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok ini di lapangan. Musrenbang ini juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergi antar perangkat daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil. 

“Sehingga program yang dihasilkan benar-benar konkret, terintegrasi, dan berdampak nyata,” sebut Dafip.

Musrenbang Tematik ini, sambungnya juga merupakan implementasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2025–2045 dan didorong oleh kebijakan perencanaan nasional dan daerah.

Karena itu atas nama pemerintah daerah, Dafip menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif dari semua perwakilan OPD serta organisasi maupun stakeholder terkait atas kehadirannya.

“Tentu melalui forum ini diharapkan perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu utama pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan,” harapnya.

Menurut Dafip, diperlukan pendekatan perencanaan yang lebih fokus, mendalam, dan integratif yaitu melalui Musrenbang Tematik. Forum tersebut dapat membahas secara khusus tema tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah. 

“Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat menggali permasalahan secara lebih komprehensif, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dan menyusun program/ kegiatan yang lebih tajam serta tepat sasaran,” tandasnya. (dn)