Share ke media
Hukum

Pengakuan Lima Warga yang Menduga Kesaksian Dipalsukan Panitera Pengganti Saat Sidang di PN Samarinda

10 Feb 2020 01:00:29646 Dibaca
No Photo
Faizal perwakilan dari lima warga sedanf memegang bukti laporan ke Polisi ke Panitera pengganti

SAMARINDA| Lima warga Samarinda diantaranya Suliansyah, Ahlan Sidik, Lisia, Hanry Sulistio dan Imansyah menyebut kesaksian mereka di Pengadilan Negeri Samarinda dipalsukan.

Pasalnya, informasi atau keterangan yang mereka sampaikan dalam persidangan berbeda dengan kesaksian yang tertulis dalam salinan putusan.

Hal ini diduga dilakukan oleh panitera pengganti saat sidang berlangsung memutar balik peristiwa yang diberikan dalam kesaksian.

Kelimanya, bersaksi dalam perkara nomor 742/Pid.B/2019/PN Smr dan sebagiannya lagi besaksi di perkara perdata nomor 113/Pdt G/2019/Pn Smr. Kedua perkara ini diwakili panitera pengganti yang sama dengan hakim yang sama pula.

Sebagai contoh, Suliansyah. Menurut dia, dari 4 kesaksiannya dalam perkara Pidana 742/Pid.B/2019/PN Smr, hanya 2 kesaksian yang sesuai dalam salinan putusan. Sedang sisanya tidak sesuai. Suliansyah menduga insiden pemalsuan ini disengaja dari panitera.

Bahwa dirinya menyebut mengetahui  tidak ada pemalsuan tandatangan RT, namun dalam salinan putusan dibalik keterangannya menjadi saksi mengetahui masalah pemalsuan tanda tangan ketua RT.

“Padahal bukan itu kesaksian saya. Tapi kok ditulis begitu,” kata dia saat ditemui di Senin (10/2/2020). 

Menurut Suliansyah, ada banyak hal serupa dari seluruhan kesaksiannya. Padahal, kata dia bersaksi di pengadilan negeri dibawah sumpah. Dirinya telah berusaha jujur apa adanya memberi keterangan tapi dia duga dipelintir. 

Hal serupa juga disampaikan Ahlan Sidik. Menurut dia dari 8 keterangan yang tercatat dalam salinan putusan, ada 2 keterangan yang dinilai tak sesuai. 

Misalnya, dalam proses jual beli tanah. Saat itu dia hadir dalam transaksi jual beli itu. Tapi, dalam salinan putusan tidak ditulis kehadirannya. 

“Di putusan malah ditulis saya tidak tahu. Padahal waktu saya beri keterangan saya ada dan tahu transaksi jual beli di pejabat PPAT itu,” kata dia. 

Salah tulis oleh panitera tersebut, kata Sidik berdampak berkonsekuensi hukum. Harus ada bentuk pertanggungjawaban atas hal itu. Karena disamping berpotensi merugikan dirinya, kesalahan tersebut pun merugikan kepada orang yang sedang bersengketa. 

“Saya bersaksi karena diminta salah satu pihak dalam perkara Perdata 113/Pdt.G/2019/PN Smr, itu karena saya melihat dan mengalami peristiwa jual beli di pejabat PPAT. Tapi, kok dalam salinan putusan, beberapa keterangan saya justru tidak tahu peristiwa jual beli di pejabat PPAT, pihak yang meminta saya bersaksi kan bisa keberatan. Ini kan aneh bisa membahayakan saya,” kata dia. 

Warga lain, Hanry Sulistio juga demikian. Kata dia, saat memberi saksi dalam perkara 742/Pid.B/2019/PN Smr ada 8 keterangan dalam salinan putusan yang ia berikan dalam persidangan. 

Tapi, hanya 3 yang sesuai. Sisanya, ada yang tidak sesuai, ada juga yang sesuai tapi tidak lengkap atau dipotong. Jadi keterangannya menjadi menyesatkan dan merugikan terdakwa.

Bagi dia, tulisan salinan putusan atas kesaksiannya telah terjadi pemalsuan yang disengaja itu membuat rugi dirinya juga kepada terdakwa.

“Kasihan lah orang nggak salah dihukum,” kata Hanry. 

“Untung kami yang bersaksi ini tidak digugat Terdakwa. Kalau kami digugat, siapa yang harus tanggung jawab. Kami bersaksi lain, tapi di tulis lain,” sambung dia.

Karena itu dirinya meminta panitera dalam mencatat keterangan saksi berada di tengah, tidak memihak pihak mana pun sehingga jujur mencatat yang yang disampaikan para saksi. 

Keluhan yang sama juga disampaikan Lisia, dia menyebut ada dakwaan palsu dan rekayasa malah tidak ada dalam salinan putusan. “Ini kelewatan,” ujar Lisia.

Kemudian Imansyah yang bersaksi dalam perkara perdata 113/Pdt.G/2019/PN Smr juga mengeluh setelah melihat salinan putusan tidak sesuai kesaksiannya di persidangan.

Mereka sudah melaporkan kasus pemalsuan ini kepada Polresta Samarinda untuk diproses hukum dengan pasal 263 dan 264 KUHP. 

Karena, menurut mereka, selain melanggar aturan, juga merugikan banyak pihak dan mencoreng penegakan hukum.

“Kami berlima sepakat sudah lapor ke Polresta  Samarinda. Laporan semua masuk, Kamis (6/2/2020),” kata Imansyah.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Samarinda, Abdul Rahman Karim menyayangkan sikap para warga melapor ke polisi. 

Menurut Rahman, masih ada prosedur untuk mengevaluasi hasil persidangan. 

Para pihak bersangkutan bisa mengajukan keberatan karena punya hak untuk periksa berkas. 

“Memang itu hak setiap warga negara melapor, tapi riskan apabila tidak terbukti. Konsekuensinya bisa dituntut balik,” ujar Rahman. 

Pun demikian, ia menyakini kineja panitera pengganti bisa dipertanggungjawabkan. Mereka bekerja sesuai kode etik dan profesional. “Tidak ada rekaman sih, tapi saya yakin panitera bisa pertanggungjawabkan,” pungkasnya.

(*)