Share ke media
Politik

PHK Secara Sepihak, Karyawan PT Buma Lati Mengadukan ke DPRD Kaltim

08 Feb 2020 12:53:52150 Dibaca
No Photo
Suasana Rapat Antara Komisi IV Dengan Perwakilan Karyawan PT.Buma Lati Tang Terkena PHK

SAMARINDA| Polemik Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak (PHK) oleh PT. BUMA LATI terhadap  lima ratus karyawannya akhirnya sampai ke DPRD kaltim. Bertempat di gedung E lantai dasar, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Disnakertrans Provinsi Kaltim dan Perwakilan karyawan PT. BUMA LATI Rabu(5/2/2020).

Ketua SPSI PT. Buma Lati, Sulhan yang hadir mewakili karyawan yang terkena PHK menjelaskan bahwa sebenarnya jika merujut pada peraturan menteri tenaga kerja tahun 1997, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan sebelum memutuskan melakukan pemberhentian karyawan, bahkan Ia memastikan akan mengikuti aturan dan proses dengan catatan tidak adanya penghentian upah bagi karyawan.

“Nah, yang terjadi ini perusahaan mengabaikan peraturan menteri tenaga kerja dan langsung memberhentikan secara sepihak,” urai Sulhan disela-sela rapat denga komisi IV.

Sampai saat ini, pihaknya sudah berupaya mencari solusi dan sudah ditangani Pemkab berau. Ia pun menuturkan bahwa sudah melakukan aksi demonstrasi dua kali, maupun mediasi bersama Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Berau, dan hal ini sudah mendapat pengawasan Disnakertrans Berau, tetapi PT. Buma tetap bergeming dan tidak peduli.

Sulhan berharap kedatangannya bersama perwakilan karyawan ke DPRD kaltim bisa dibantu dan diberikan solusi.

“Kami berharap ada solusi buat teman-teman kami yang sudah terkena PHK sekarang, dan kami akan ikuti proses apa yang dilalui oleh perusahaan walaupun menempuh jalur hukum,”Tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV, Rusman Yakub mengatakan jika dilihat dari laporan tertulis yang disampaikan kawan-kawan buruh banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh PT. Buma Lati. 

Apalagi diketahui sudah difasilitasi oleh Bupati, Wakil Bupati, maupun DPRD Berau dan tahapan anjuran pertama, anjuran kedua dan ketiga tetapi semua diabaikan oleh pihak perusahaan, hal ini menurutnya sama saja melecehkan pemerintah. Maka menindaklajuti persoalan ini Komisi IV DPRD Kaltim mengagendakan akan memanggil pihak PT. Buma Lati pada senin pekan depan.

“Memang ngeyel ini. Anjuran pertama, kedua, ketiga, semua sudah, bahkan difasilitasi bupati, wakil bupati, ketua DPRD, tetapi tetap tidak dipatuhi, jadi Senin kita akan panggil PT. Buma,”Jelas Rusman usai rapat. 

(Hr).