Pilpres 2019, Pertarungan Jokowi vs #2019GP

Kemafhuman Rakyat Indonesia tentang bentuk pemerintahan Republik dengan dasar negara Pancasila telah beberapa kali diuji, ujiannya sangatlah besar dengan pengorbanan jiwa dan raga Rakyat Indonesia, yang penuh dengan darah dan air mata. Sejarah mencatat ada beberapa gerakan yang berusaha mengganti bentuk dan sistem di Indonesia, diantara gerakan tersebut, ada dua gerakan terbesar, yakni: 
1. Gerakan pertama adalah faksi Islam yang berusaha merubah bentuk dan sistem pemerintahan menjadi Negara Islam Indonesia, kekhalifahan Islam atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.  Gerakan ini secara logika berpeluang besar berhasil karena Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, namun gerakan tersebut berhasil dipadamkan karena sebagian besar rakyat tidak memberikan dukungannya.  Turunan dari organisasi ini masih terus bersenyawa menjelma menjadi organisasi lain dengan gerakan berbeda namun memiliki tujuan yang sama.  Gerakan ini selalu akan ada di Indonesia, bermertamorfosis menjadi gerakan yang lebih indah dan terorganisir, gerakan yang sejenis berhasil meluluhlantahkan negara-negara di timur tengah, Irak dan suriah; 
2. Gerakan kedua muncul semenjak teori Karl Marx menguasai pemikiran sebagian besar penduduk bumi, ideologi yang memberikan gairah bagi gerakan kaum buruh dan mendasari sebagian besar gerakan pembebasan sosial. Wladimir Ilyic Ulyanow mereduksi ideologi Karl Marx menjadi ideologi Marxisme-Leninisme, menjadi sistem kekuasaan totaliter yang bernama komunisme, virusnya sampai ke Indonesia dengan munculnya Partai Komunis Indonesia yang berkembang dengan pesat dan menjadi partai yang diakui negara saat itu, PKI pun tidak mampu merubah Indonesia menjadi negara komunis.  PKI saat itu dekat dengan penguasa dan memiliki sumberdaya termasuk militer, namun gerakan tersebut berhasil ditumpas karena rakyat menolaknya.  Ingat, komunisme telah berhasil mendominasi Uni Soviet walaupun akhirnya terserabut, Tiongkok terus bertahan walaupun arah reformasi menuju sistem ekonomi liberal dan Vietnam menunjukan kemapanan dalam pengelolaan negaranya. Gerakan ini pun akan selalu mencari jalannya, menemukan dinding sandaran untuk bangkit dan berdiri kembali di Indonesia.  

Gerakan yang bertujuan merubah bentuk, sistem dan dasar negara tersebut telah bertransformasi menjadi gerakan yang sangat efektif, taktis, dan modern. Teknik persuasi yang mempengaruhi dan mendoktrin pemahaman tentang ideologi dan prinsip berkehidupan personal manusia secara langsung. Perang pemikiran melalui teknologi informasi menghilangkan sekat jarak dan waktu. Gerakan ini menggunakan tangan orang lain untuk mencapai tujuannya melalui mekanisme doktrinisasi, pencucian otak dan peleburan jati diri.  Harapan besarnya adalah munculnya revolusi oleh rakyat yang terpengaruh akibat pemahaman  berita dan informasi tertentu.  Banyak negara telah terbelah sesuai dengan maksud dan tujuan gerakan ini, gerakan ini tidak membenturkan antara negara yang satu dengan negara yang lain.  Gerakan ini memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam negara tersebut, Negara Islam dan Negara Komunis adalah dua kekuatan dengan faham yang berbeda namun telah memiliki sumberdaya di Indonesia.  Bila salah satu sumberdaya ini berhasil dikuasai dan bisa di gerakkan oleh tokoh-tokoh dalam kelompok pergerakan tersebut maka perang saudara menjadi keniscayaan. 

Indonesia telah memastikan dirinya sebagai sebuah negara yang menganut faham demokrasi. Demokrasi ini membuka ruang kemerdekaan menggunakan hak-hak dasar insani.  Hak-hak universal manusia dalam sebuah negara demokratis sangat dilindungi, dijunjung tinggi, dan wajib di hormati yang kemudian dipayungi melalui sebuah aturan hukum. Konsekuensi dari diakuinya Hak Asasi Manusia adalah kebebasan dalam mengeksplorasinya. Konsensus ke-Tuhan-an saja bisa dikritisi apalagi konsensus yang hanya dibuat oleh manusia. Kitab suci saja diperdebatkan, apalagi hanya Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Kebebasan mengeluarkan pendapat, menyampaikan aspirasi dan berkumpul atau berhimpun adalah “new style” pergerakan yang anti terhadap empat pilar kebangsaan saat ini.  Seminar, diskusi publik, pameran seni dan kreasi serta pemanfaatan media sosial adalah instrumen gerakan di abad milenial. 

Semakin menggaungnya kalimat Pancasila adalah thogut dikalangan umat muslim, di bawakan dengan narasi-narasi indah oleh kelompok-kelompok Islam yang berhaluan radikal, meluasnya materi tentang sosialisme lebih dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat dibandingkan dengan Pancasila, materi yang disajikan dalam ruang ilmiah dimanfaatkan secara baik oleh pemimpin sempalan yang berideologi komunis.

Membuka kesadaran tokoh bangsa, ulama, agamawan, dan cendikiawan untuk melakukan gerakan pencerahan dan pemahaman demi memperkuat prinsip-prinsip Pancasila dalam perikehidupan rakyat Indonesia. Sebuah konsensus yang jauh dari sempurna namun sampai saat ini masih sangat ampuh memberikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap manusia yang menginginkan keamananan dan kedamaian dalam kehidupannya di bumi yang bernama Indonesia.

Tempaan terhadap gerakan untuk mengganti bentuk dan sistem negara Indonesia, membuat Rakyat Indonesia telah khatam untuk mengantisipasi dan meluluhlantahkan gerakan tersebut, latar belakang Indonesia yang sangat kompositum ini hanya bisa aman dan damai bila terus berpedoman kepada konsensus para pendiri bangsa ini yakni Republik Indonesia yang berdasarkan pada Empat Pilar Kebangsaan.

Keunikan sosio-kultural Rakyat Indonesia yang sangat diversity, kemudian terdiferensiasi mejadi sikap toleransi, musyawarah dan kemufakatan, serta bekerjasama dalam semangat gotong royong.  Kekuatan ini sangat ampuh melumpuhkan gerakan-gerakan yang berusaha menggantikan Negara Indonesia yang Pancasilais.   Indonesia tidak akan pernah menjadi Soviet, Tiongkok, Irak bahkan Suriah.

Gerakan-gerakan tersebut bisa saja berkembang dan menyebar dalam bentuk pemikiran, berusaha menjangkiti pemahaman umat muslim Indonesia tentang wajibnya syariat Islam dalam sebuah negara dan haramnya menjadi warga negara yang tidak berlandaskan syariat Islam, disampaikan dalam ceramah dan khutbah terbatas, menunggu waktu untuk disampaikan di ruang publik.

Memutarbalikkan pemahaman para intektual muda, ideologi komunis disamakan dengan ideologi marx atau ideologi sosialis, satu-satunya cara untuk melawan hegemoni barat dalam pemahaman kapitalis adalah membuka kembali ideologi-ideoligi tersebut, namun tanpa disadari, ideologi itu disusupi dengan gerakan komunis yang berlabel sosialis, namun gerakan tersebut pasti tertolak bila akan di ejawantahkan  dalam gerakan konkret. Rakyat Indonesia akan membentengi negaranya dan sejarah telah membuktikannya.

Gerakan #2019GantiPresiden menjadi fenomenal menjelang tahun politik di 2019.  Gerakan cerdas yang tersistem, terskema dengan baik dan sangat massive.  Gerakan ini dipayungi dengan hak kebebasan berpendapat, hak berekspresi dan hak berkumpul yang dilindungi oleh perundangan.  Langkah cerdik dan cerdas ini, tidak bisa di intersepsi dengan baik oleh lawan politiknya.

Pilpres 2019 bukanlah pertarungan Joko Widodo melawan Prabowo Subianto, akan tetapi pertarungan Jokowi plus PDIP melawan faksi “tertentu” di kalangan “umat muslim”. Gerakan ini akan berusaha menumbangkan Jokowi dan PDIP sehingga otomatis siapapun yang menjadi kontestan di pilpres adalah alat yang digunakan untuk sebuah perlawan, dan karena Prabowo satu-satunya lawan Jokowi maka Prabowo adalah alat bagi kelompok-kelompok yang anti dengan rezim saat ini.  

Faksi ini terdiri dari organisasi dan kelompok umat muslim tertentu (bukan umat Islam secara keseluruhan) yang berasumsi Jokowi,  PDIP dan orang di sekelilingnya tidak berpihak kepada umat muslim, memiliki irisan dengan PKI dan kebijakan pemerintah yang pro cina, ditambah lagi dengan kelompok Islam, yang merasa tertekan bahkan telah dibubarkan oleh pemerintahan di era Jokowi, melebur ke dalam gerakan #2019GantiPresiden.  

Mengapa Nahdatul Ulama selalu muncul menjadi garda terdepan dalam setiap gerakan yang berusaha menggantikan Pancasila, terlihat dominan, selalu melindungi golongan minoritas, sebab NU merasakan getirnya perjuangan melawan PKI,  banyak para kiyai NU dan para santri yang menjadi korban demi menjaga keutuhan Indoensia, penting sekali saling menghargai perbedaan, karena perbedaan adalah kekuatan, untuk itu jangan sinis dan skeptic ketika NU terlihat keras terhadap setiap kelompok baik kelompok Islam radikal, kelompok berfaham komunis dan kelompok lainnya yang ingin menggantikan bentuk dan sistem bernegara di Indonesia. 

Gerakan #2019GantiPresiden ini harus sadar dan jangan pernah mencoba bermain dalam pemahaman anti Pancasila, karena disinyalir munculnya faksi islam yang berfaham radikal dalam gerakan ini. , untuk memanfaatkan momentum agar dapat masuk dalam wilayah kekuasaan dan menjalankan skenario untuk mencapai tujuannya yakni menggantikan bentuk dan sistem negara Republik Indonesia yang Pancasilais menjadi Negara Islam Indonesia.  Bila itu terbukti, maka gerakan ini akan langsung berhadapan dengan kekuatan besar yakni Rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh intelektual dan ulama di gerakan ini harus segera dengan tegas membuat garis demarkasi bagi kelompok-kelompok tersebut.

Setiap Individu haruslah mencapai kesadaran spiritual bahwa syariat Islam hanya dijalankan sampai “batasan tertentu”. Syariat Islam bisa ditanamkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, untuk sebuah negara plural yang bernama Indonesia, maka asas negara yang terbaik dan disepakati oleh seluruh bangsa Indoensia adalah Pancasila, pengakuan atas Ke-Esa-an Tuhan, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, bersatunya Indonesia atas segala perbedaan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan melibatkan segenap bangsa Indonesia menuju tatanan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan kemufakatan serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Deklarasi #2019GantiPresiden di setiap daerah menampilkan sosok Mardani Ali Sera, Neno Warisman dan Ahmad Dhani.  Ketiga aktor gerakan ini, kadang digantikan oleh sosok ustadz lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Mereka bukan lawan tanding yang sepadan bagi Jokowi, namun sampai saat ini kubu Jokowi belum mendapatkan solusi cerdas untuk menampilkan tema sebuah gerakan tandingan dan aktor yang melakoninya. Blusukan yang saat 2014 lalu menjadi menjadi magnet untuk menarik suara, kini menjadi metode usang yang tidak efektif untuk diterapkan.  Asian Games menghasilkan efek yang sangat positif bagi kinerja Jokowi, namun hanya memakan waktu yang singkat dan telah terlupakan.  Pembuatan dan pembagian sertifikat gratis bagi lahan-lahan milik rakyat, belum mampu mendongkrak trend penurunan elektabilitas Jokowi.  Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika, walaupun ini efek dari permasalahan global dan pemerintahan Jokowi cukup dapat mengatasinya, namun menjadi isu yang sangat booming untuk melemahkan posisi Jokowi.

Kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan umat muslim, walaupun keputusan pemerintah telah objektif, namun pasti akan menjadi bumerang bagi Jokowi.  Kebijakan pembatasan pengeras suara di Masjid dan Mushala sebenarnya sudah terbit sejak tahun 1978, namun dengan brilian, momentum ini dimanfaatkan untuk memposisikan Jokowi sebagai Presiden yang tidak menghargai umat muslim.

Anehnya, gerakan #2019GantiPresiden, laksana hantu yang sangat menakutkan bagi kubu pro Jokowi.  Polri dibuat gamang, ada yang memberikan ijin kegiatan dan ada juga yang tidak memberikan ijin kegiatan dengan berbagai macam alasan subjektif demi kondusifitas daerah.  Reaksi penentangan terhadap gerakan #2019GantiPresiden membuat popularitas Jokowi semakin terjerembab dalam keterpurukan. Gerakan tagar ini, semakin ditolak maka akan semakin popular. Semakin ditekan dan dibatasi maka akan semakin mendapatkan dukungan. Terkadang, deklarasinya pun, tidak dihadiri tokoh-tokoh penting dari pusat, pesertanya hanya puluhan sampai ratusan orang saja, namun penolakan terhadap gerakan tersebut menjadi isu yang sensitif dan seksi untuk dikonsumsi oleh media massa dan media sosial, sangat signifikan mempengaruhi cara pandang umat muslim terhadap Jokowi, apalagi bila gerakan penolakan tersebut diiringi dengan tindakan yang sangat tidak etis, yang oleh kubu #2019GantiPresiden dianggap sebagai tindakan persekusi dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Sebuah gerakan penyampaian aspirasi, mengemukakan pendapat di depan umum dan berhimpun selayaknya untuk tidak dihalangi, ditentang, diintimidasi dan dipersekusi.  Bilamana ada kelompok-kelompok yang berbeda pandang terhadap sebuah gerakan, hendaknyalah juga disampaikan dalam sebuah saluran yang berbingkai aturan hukum.  Polri harus jeli, gerakan apapun tanpa terkecuali, bila ada unsur perbuatan melawan hukum, maka segera untuk diproses hukum dan bagi kelompok yang kontra terhadap suatu gerakan, karena menganggap gerakan tersebut sarat dengan provokasi dan berpotensi menjadi pemecah belah kerukunan antar anak bangsa maka gunakanlah jalur hukum atau paling tidak membuat gerakan simpatik lainnya tanpa menghalangi kebebasan kelompok lain untuk menggunakan hak-haknya.

Janganlah melakukan kekerasan diantara sesama anak bangsa, sudikah kita berkonflik dan bersitegang diantara sesama warga Indonesia. Tanah yang kita pijak, air yang kita minum, oksigen yang kita hisap dan seluruh keluarga dan sahabat yang kita kasihi berasal dari tempat yang sama yakni Negara Indonesia. Sejarah mencatat bahwa gerakan apapun yang berniat menggantikan bentuk, sistem dan dasar negara Indonesia akan berhadapan dengan Rakyat, jadi fenomena dan eskalasi sosial sekarang ini hanya sebatas pemahaman politik, pilihan menyukai Jokowi atau menyukai Prabowo, pilihan lebih cocok dengan partai yang berideologi nasionalis atau ideologi agama.  Ini hanya sebatas kepentingan, kepentingan terakomodirnya gerakan, kepentingan ideologi dan kepentingan pragmatisme.

Setiap orang dan kelompok yang seirama dan sejalan dengan gerakan #2019GantiPresiden atau mendukung #2019TetapJokowi, pilihan untuk tetap konsisten dengan partai tertentu, ataupun loncat untuk memilih partai lain karena berbagai macam alasan, semua adalah Rakyat Indonesia yang tetap memiliki jiwa Pancasila, berpedoman kepada UUD 1945, berpadu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersuka cita dalam bhineka tunggal ika.

Tontonlah politikus memainkan dramanya, biarkanlah Jokowi dan Prabowo beradu akting dalam memainkan perannya, saksikanlah KH. Ma’ruf Amin dan Sandiaga Salahadin Uno menunjukkan kepiawaiannya sebagai ahli agama dan praktisi bisnis, tertawalah dengan kelucuan partai politik sebagai model dalam panggung sandiwara, termenunglah dengan terlihatnya sutradara dibalik layar, yang ternyata merupakan tokoh-tokoh bangsa, terkesimalah dengan aktor peran pengganti yang dilakoni para ketua organisasi kemasyarakatan dalam adegan berbahaya.

Dari hingar bingarnya tontonan panggung politik ini, yang paling utama adalah memposisikan diri kita selaku Rakyat Indonesia, untuk tidak mudah terpengaruh apalagi terprovokasi untuk ikut mempromosikan film-film politik tersebut, biarkanlah mereka bekerja untuk membuat filmnya menjadi box office, karena pada dasarnya ini hanyalah sebuah film yang dibuat agar kita merasa terhibur, nyaman dan nikmat dalam menyaksikan sebuah pagelaran film politik yang bernama pilpres dan pileg. 

Youth Institute, MHF