Share ke media
Populer

Piutang Sebesar 2,3 M Tanpa Jaminan, Perusda SKS Kesulitan Untuk Menagih

03 Mar 2020 10:41:55565 Dibaca
No Photo
Suasana Rapat Dengar Pendapat Antara Komisi II DPRD Kaltim Bersama Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS), Turut Serta Dalam Pertemuan Jajaran Dinas Kehutanan Provunsi Kaltim

SAMARINDA| Komisi II DPRD Kaltim terus melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Selasa (03/03/20) giliran Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) yang dipanggil.

Perusda yang bergerak dibidang perhutanan ini mendapat penyertaan modal pada awal pendirianya sebesar 5 miliar, pada tahun 2000.

Dalam rapat dengar pendapat itu diungkapkan bahwa Perusda SKS hanya menyumbang ke daerah sebesar 17 juta lebih setiap tahunya.

Fakta lain lagi disebutkan bahwa Perusda SKS memiliki piutang kepada pihak ketiga senilai 2,3 miliar terhadap 12 perusahaan. Dalam proses meminjamkan tidak ada MOU atau kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Hal itu membuat pihak Perusda kesulitan untuk menagih piutang tersebut.

“Kita kesulitan karena tidak ada jaminan yang diberikan,”kata Pelaksana tugas direktur Perusda SKS, Adi darma Arief kepada sejumlah anggota komisi II DPRD Kaltim dalam pertemuan.

Ia juga menguraikan bahwa ada satu perusahaan yang bisa dilacak dengan jumlah piutang senilai 1,3 miliar. Naasnya perusahaan ini juga dalam kondisi tidak beroperasi, namun upaya menagih piutang itu terus mereka lakukan.

Mendengar paparan itu, ketua komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang memandang perlu untuk dilakukan penyehatan ditubuh Perusda. Disebutnya bahwa dalam komposisi aturan penyetoran ke daerah Perusda SKS itu kurang dari 30%.

“Kalau tidak bisa disehatkan maka kita akan berbicara dengan pemerintah daerah untuk mencari bagaimana baiknya dengan Perusda ini,”ucapnya.

Namun begitu sebelum pihaknya mengeluarkan rekomendasi nantinya. Komisi II akan melihat terlebih dahulu laporan keuangan hasil audit 3 tahun terakhir.

“Kita juga akan minta penyehatan resume struktur terbaru,”jelas Veridiana.

Sementara Wakil Ketua komisi II Baharudin Demu cukup menyayangkan adanya ketidak tertibkan administrasi dalam sebuah Perusda. Menurutnya yang namanya pinjam meminjam dalam sebuah perusahaan harus ada MOU antara kedua belah pihak.

“Kita ini mau ngasih duit orang apalagi kita mau ngasih duit ke orang itu duitnya rakyat. Kalau bukan duitmu kasih dong peraturan, perjanjian perjanjian supaya pada saat menagih kan enak, tetapi ini gak ada,”heranya.

Olehnya itu dirinya menyarankan agar Perusda membuat surat penagihan atau melapor kepada biro ekonomi sebagai pembina Perusda.

(Jr)