Pjs Bupati Tegaskan Kukar Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat Menuju Indonesia Emas

Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) siap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini ditegaskan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar Bambang Arwanto seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (7/11/24).

Kata dia, Pemkab Kukar siap mendukung arah kebijakan program Pemerintah Pusat, melalui visi bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita, delapan misi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

“Acara ini digelar bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan dan Pemkab Kukar siap mendukung program tersebut,” urai Bambang.

Diterangkan, Presiden Prabowo saat membuka Rakornas sempat membahas tentang beberapa kebijakan yang prorakyat yang perlu diketahui dan perlu perhatian pemerintah daerah. Meliputi kebocoran anggaran, kebocoran karena ilegal mining dan kebocoran karena judi online dan kebocoran karena ekspor devisa.

“Dalam pemerintahan Presiden Prabowo akan memperbaiki ini semua, bagaimana semua kebijakan ini akan menjadi kebijakan prorakyat dan konteks di Kukar sendiri ada dua hal yang sempat disorot. Seperti kerugian karena adanya ilegal mining dan adanya perusahaan-perusahaan sawit yang tidak melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dan itu termasuk kebijakan yang harus diperbaiki,” kata Bambang.

Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengusung tema ‘Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045’. Rakornas 2024 ini dihadiri 5.360 orang dari berbagai instansi. Mulai dari kepala daerah hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (dn)