Share ke media
Politik

Polda Kaltim dan Pangdam Mulawarman Menegaskan, Kaltim Kondusif, Tidak Perlu People Power Jelang pengumuman KPU

19 May 2019 01:35:16333 Dibaca
No Photo
tanda tangan bersama sebagai simbolis menyatakan sepakat pemilu damai

SAMARINDA - Munculnya Wacana gerakan People Power Jelang pengumuman KPU tanggal 22 Mei mendatang, mendapat tanggapan serius dari Kepolisian dan Tentara Republik Indonesia (TNI).


Mereka memastikan tidak ada kecurangan dari pelaksanaan hingga perhitungan suara Pemilu serentak 2019 yang lalu.


Semua perhitungan sudah selesai digelar, di Kaltim disebut semua proses berjalan aman dan lancar, sehinga tidak ada alasan adanya penolakan People Power.


“untuk kegiatan pemilu dari semua tinggkatan sudah selesai digelar, disebutnya semua berjalan lancar dan aman, tinggal menunggu keputusan, tanggal 22 Mey nanti,”kata Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto


Hal itu dikatakan saat Gelaran silaturahmi kebangsaan sekaligus buka puasa bersama pada, Sabtu (18/05/2019) di Pondopo Lamin Etam, jalan Gajah Mada Samarinda.


Priyo Widyanto mengaku ikut menyaksikan saat pelaksanaan pleno terakhir, perhitungan suara ditingkat KPU provinsi. Disebutnya semua tim sukses hingga saksi yang hadir Turut mentanda tangani.


“Artinya, Pemilu 2019 di Kaltim, jauh dari kecurangan, Sehinga tidak ada alasan aksi people power, apalagi kalau digelar di Kaltim,” paparnya 


Namun dirinya menyebut, pihaknya tidak bisa melarang masyarakat, disebutnya aparat kepolisian hanya bisa menghimbau dan mengingatkan. Ia pun menghimbau agar masyarakat tidak terhasut dengan ajakan yang tidak memberikan keuntungan bagi Kaltim.


Ditempat yang sama, Pangdam VI Mulawarman Mayjend TNI Subiyanto menegaskan, diKaltim tidak ada titik rawan, namun begitu dirinya menyebut langkah antisipasi tetap dilakukan. 


“kegiatan hari ini juga sebagai langkah antisipasi dari pihak TNI Polri, Toko Agama, Ormas, dan Partai politik menyatukan kepala untuk tidak menjadi bagian dalam gerakan-gerakan tersebut”. Tutur Subiyanto


Lebih lanjut sebagai antisipasi, TNI tetap mengawasi jalur laut dan udara, mengantisipasi kemungkinan gerak massa menuju Jakarta. (fran)